Lebih lanjut, Menteri Kehutanan menjelaskan bahwa Kementerian Kehutanan akan membentuk tim terpadu untuk melakukan kajian lapangan. Tim ini akan melibatkan Kementerian Kehutanan, pemerintah daerah, perguruan tinggi, serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Tim terpadu tersebut bertugas mengidentifikasi kondisi faktual di lapangan serta mengumpulkan data terkait luas kawasan hutan, daya dukung, dan daya tampung hutan. Proses ini yang menjadi dasar untuk memutuskan disetujui atau tidaknya usulan Pj. Gubernur Banten.
"Kami berkomitmen untuk menjalankan seluruh proses ini secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," lanjut Raja Juli.
Tidak senada dengan usulan tersebut, Heru Andika Koordinator Eksternal Sua.ra Logika mengecam pemerintah untuk membatalkan usulan tersebut. Heru menambahkan bahwa pemerintah diminta mengevaluasi dan melarang pengubahan status hutan lindung menjadi hutan produksi.
"Proses ini tentu akan melakukan pembabatan hutan, dan pasti merusak ekosistem lingkungan di dalam hutan tersebut,” tuturnya.
Editor : Mahesa Apriandi
Artikel Terkait
