“Kami menolak militerisasi ruang-ruang sipil, termasuk institusi kejaksaan. Tugas TNI adalah menjaga pertahanan negara, bukan melakukan pengamanan dalam wilayah sipil yang sudah menjadi ranah kepolisian,” ujar Ricci, kepada iNewsBanten Rabu(13/05/2025).
Permahi meminta kepada pemerintah untuk belajar dari sejarah mengenai penduduk militer di ranah sipil.
" Salah satu tuntutan dari semangat reformasi ialah pukul mundur militer ke barak, hal ini dikarenakan pendudukan militer tidak sesuai dalam ranah sipil karena mereka dididik dengan doktrin untuk perang dan pertahanan negara. Pendekatan militer yang kaku dan berorientasi pada satu komando seringkali bertentangan dengan kebutuhan masyarakat sipil yang lebih mengutamakan dialog, partisipasi, dan fleksibilitas. Akibatnya, kehadiran militer di sektor sipil dapat menimbulkan berbagai permasalahan dan ketidaksesuain." Ujar Ricci
Editor : Mahesa Apriandi
Artikel Terkait
