SERANG, iNewsBanten– Pusat Pengembangan Jurnalistik Televisi (PPJTV) Banten menanggapi hasil survei evaluasi kinerja gubernur se-Pulau Jawa dalam 100 hari pertama yang menunjukkan Provinsi Banten berada di peringkat terbawah dengan tingkat kepuasan publik hanya 51 persen. Hasil tersebut menimbulkan beragam respons publik, termasuk dari kalangan media dan pengamat kebijakan daerah
Yudha Taruna, jurnalis Kompastv sekaligus Koordinator PPJTV Banten, menilai bahwa hasil survei ini patut dikritisi secara akademik dan profesional. Menurutnya, survei berbasis persepsi masyarakat harus dilihat secara hati-hati agar tidak menghasilkan stigma negatif yang justru menghambat proses pembangunan.
“Survei semacam ini hanya menggambarkan opini masyarakat, bukan capaian real kinerja. Apalagi dalam 100 hari kerja, banyak program strategis belum menunjukkan dampak konkret karena masih dalam tahap perencanaan dan persiapan teknis,” ungkap Yudha, Jumat (30/5/2025), di Serang.
Minimnya Ekspos Program, Bukan Minim Kinerja
PPJTV menilai, rendahnya tingkat kepuasan publik di Banten salah satunya disebabkan oleh minimnya ekspos terhadap kebijakan dan program kerja yang telah dijalankan. Gubernur dan jajarannya dinilai masih lemah dalam membangun komunikasi publik yang terbuka dan partisipatif.
“Kalau masyarakat tidak tahu apa yang sudah dilakukan pemimpinnya, bagaimana mungkin mereka bisa puas? Ini bukan semata masalah kinerja, tapi juga soal kegagalan komunikasi pemerintahan kepada rakyat,” kata Yudha.
Ia mencontohkan sejumlah program prioritas Pemprov Banten seperti pembangunan akses jalan strategis, Pembangunan Akses Kesehatan dengan diresmikannya 2 Rumah Sakit Daerah di Lebak dan Pandeglang, penguatan sektor pertanian dan UMKM, hingga perbaikan sistem pelayanan publik digital yang sebenarnya sudah dimulai, namun tidak terdokumentasi secara baik dan jarang dipublikasikan ke media.
Survei Harus Disandingkan dengan Data Objektif
Lebih lanjut, Yudha mengingatkan bahwa hasil survei seperti ini harus disandingkan dengan indikator kinerja pembangunan yang lebih objektif. Misalnya, tingkat serapan anggaran, progres pembangunan infrastruktur, peningkatan indeks pelayanan publik, dan angka kesejahteraan masyarakat.
“Publik berhak tahu gambaran utuh. Kita tidak bisa hanya pakai popularitas atau kepuasan sementara. Harus ada tolok ukur yang konkret dan adil dalam menilai kinerja pemerintah daerah,” jelasnya.
Dorongan untuk Pemerintah Daerah
Sebagai lembaga yang bergerak di bidang pengembangan jurnalistik dan literasi media, PPJTV menyerukan agar Pemprov Banten menjadikan hasil survei ini sebagai cambuk untuk meningkatkan kualitas pelayanan, sekaligus memperbaiki sistem komunikasi dan dokumentasi publiknya.
“Kami mendorong Pemprov Banten agar lebih terbuka dalam menyampaikan capaian, merespons kritik secara sehat, serta menjalin kolaborasi dengan media lokal, termasuk media komunitas seperti kami,” ujar Yudha.
PPJTV juga berkomitmen untuk terus mengawal dan mengedukasi masyarakat Banten agar lebih memahami dinamika kebijakan publik dengan perspektif yang berimbang dan berbasis data.
Editor : Mahesa Apriandi
Artikel Terkait
