Menurutnya, persoalan ini tidak hanya menyangkut alokasi anggaran pemerintah, melainkan juga akses terhadap peluang usaha secara menyeluruh di wilayah Kota Baja.
"Banyak pengusaha lokal Cilegon yang bergerak di berbagai sektor, bukan hanya industri besar. Ada yang aktif di pengadaan pemerintah, LPSE, jasa, hingga penyedia barang. Semua harus diberi ruang yang adil,” tegasnya.
Diki juga menyampaikan harapannya agar Pemerintah Kota Cilegon membuka ruang dialog yang lebih inklusif dengan pemangku kepentingan lokal, termasuk lembaganya.
“Kami ingin berdiskusi secara terbuka. Kalau memang Pak Wali sibuk, sampaikan saja kapan waktu luangnya. Yang penting jangan sampai suara kami tidak didengar,” ujarnya.
Editor : Mahesa Apriandi
Artikel Terkait
