Gerakan nasional “Perang HALINAR” ini digagas menyusul masih maraknya laporan terkait peredaran narkoba yang dikendalikan dari dalam Lapas, serta penyelundupan handphone yang kerap menjadi alat komunikasi jaringan kejahatan.
Kemenkumham berencana memperkuat pengawasan berbasis teknologi dan audit rutin terhadap seluruh UPT Pemasyarakatan, disertai dengan evaluasi kinerja petugas.
Dengan langkah ini, Ditjen Pemasyarakatan berharap tercipta sistem pembinaan yang lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik koruptif.
“Tantangan kita bukan hanya memberantas barang terlarang, tapi memulihkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap sistem Pemasyarakatan,” ujar Mashudi.
Editor : Mahesa Apriandi
Artikel Terkait
