DPD Brantas mendesak adanya audit menyeluruh terhadap proses perencanaan dan penganggaran PPPK paruh waktu, termasuk evaluasi kinerja OPD terkait. Selain itu, diperlukan sistem data kepegawaian yang terintegrasi agar tidak terjadi kembali ketidaksesuaian dalam penggajian.
“Kalau hanya diselesaikan lewat anggaran perubahan, ini hanya tambal sulam. Tahun depan bisa terulang lagi. Harus ada pembenahan sistem, bukan sekadar solusi sementara,” ujarnya.
DPD Brantas menegaskan, keterlambatan pembayaran gaji bukan hanya persoalan administratif, tetapi menyangkut hak dasar pegawai yang telah bekerja. Oleh karena itu, pemerintah daerah dan DPRD diminta bertanggung jawab penuh serta memastikan kejadian serupa tidak kembali terjadi.
“Ini soal hak orang. Jangan sampai PPPK jadi korban dari buruknya sistem. Pemkot dan DPRD harus berbenah secara serius,” pungkasnya.
Editor : Mahesa Apriandi
Artikel Terkait
