Dalam sisi pengawasan, DPRD Kota Serang juga tak luput dari kritik. DPD Brantas menilai DPRD gagal menjalankan fungsi kontrol secara maksimal, khususnya dalam tahap pembahasan dan pengesahan anggaran.
“DPRD seharusnya bisa mendeteksi sejak awal. Kalau sekarang baru ramai setelah ada keluhan PPPK, berarti fungsi pengawasan belum berjalan efektif,” katanya.
Lebih jauh, DPD Brantas juga mengingatkan adanya potensi persoalan hukum apabila ditemukan unsur kelalaian atau kesalahan administrasi dalam pengelolaan anggaran tersebut. Terlebih jika terjadi pembayaran yang tidak tepat sasaran atau bahkan dobel akibat data yang tidak sinkron.
“Ini harus hati-hati. Kalau sampai ada salah bayar atau ada yang tidak dibayar, itu bisa jadi temuan serius dalam audit. Bahkan tidak menutup kemungkinan berujung pada persoalan hukum,” tegas Suryana.
Meski Pemerintah Kota Serang berencana menyelesaikan kekurangan pembayaran melalui skema anggaran perubahan, langkah tersebut dinilai hanya bersifat jangka pendek dan belum menyelesaikan akar masalah.
Editor : Mahesa Apriandi
Artikel Terkait
