SERANG, iNewsBanten - Upaya Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Serang melakukan pembaruan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) mendapat sorotan dari berbagai pihak. Meski langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran, sejumlah aktivis menilai persoalan bansos selama ini tidak semata-mata disebabkan oleh kesalahan data, melainkan juga lemahnya pengawasan dan verifikasi di lapangan.
Aktivis Kabupaten Serang, Khaerul Huda, menilai pembaruan DTSEN harus dibarengi dengan keterbukaan data penerima bantuan serta audit lapangan secara berkala. Menurutnya, masih banyak keluhan masyarakat terkait penerima bantuan yang dinilai tidak tepat sasaran, sementara warga yang benar-benar membutuhkan justru tidak terakomodir.
"Kami mendukung pembenahan data, tetapi jangan sampai hanya menjadi kegiatan administratif di atas meja. Persoalan bansos selama ini banyak ditemukan di tingkat bawah, mulai dari ketidaksesuaian kondisi ekonomi penerima hingga dugaan adanya warga mampu yang masih tercatat sebagai penerima manfaat," kata Khaerul Huda kepada iNewsBanten Sabtu (13/06/2026).
Ia menegaskan, pemerintah daerah perlu membuka ruang pengawasan publik agar masyarakat dapat ikut mengawasi proses pendataan. Menurutnya, transparansi menjadi kunci untuk mencegah munculnya kecemburuan sosial dan dugaan penyalahgunaan program bantuan.
Editor : Mahesa Apriandi
Artikel Terkait
