TANGERANG, iNewsBanten - Tim Advokasi DPD BRANTAS Banten meminta aparat kepolisian tetap memproses secara hukum pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pembubaran kegiatan ibadah jemaat GKPI di Kabupaten Tangerang. Pebrianto, Tim Advokasi DPD BRANTAS Banten, menilai perdamaian atau mediasi antarpihak tidak serta-merta menghapus kemungkinan pertanggungjawaban pidana apabila penyidik menemukan adanya unsur tindak pidana.
Menurut Pebrianto, kebebasan memeluk agama dan beribadah merupakan hak yang dijamin konstitusi. Karena itu, peristiwa pembubaran kegiatan keagamaan harus diperiksa secara objektif berdasarkan fakta dan alat bukti. Ia menilai penyelesaian secara kekeluargaan penting untuk meredakan ketegangan sosial, tetapi proses tersebut perlu dibedakan dari kewenangan aparat dalam menentukan ada atau tidaknya tindak pidana.
“Perdamaian tentu baik untuk menjaga hubungan masyarakat. Tetapi kalau dalam peristiwa itu diduga terdapat perbuatan pidana, aparat tetap perlu melakukan penyelidikan secara profesional. Jangan sampai mediasi kemudian dipahami masyarakat bahwa pembubaran kegiatan ibadah dapat selesai begitu saja tanpa pemeriksaan hukum,” ujar Pebrianto, Rabu (23/9/2026).
Editor : Mahesa Apriandi
Artikel Terkait
