“Mardiono tidak menghargai perjuangan kader yang sudah mengangkat nama baik partai. Justru di bawah kepemimpinannya, PPP kehilangan kursi di DPR RI,” katanya.
Selain di Kota Cilegon, persoalan pemberhentian kader juga disebut terjadi di Nusa Tenggara Barat (NTB). Anggota DPRD Provinsi NTB, H. Moh. Akri, dilaporkan mengalami pemberhentian dari keanggotaan PPP yang kemudian diikuti proses PAW.
Di Banten, mantan Ketua DPW PPP, H. Subadri Ushuludin, juga disebut diberhentikan dari keanggotaan partai setelah sebelumnya dicopot dari jabatan ketua DPW. Persoalan tersebut dikaitkan dengan perbedaan sikap terhadap keabsahan kepengurusan PPP hasil Muktamar X.
Aftoni mengaku memiliki pandangan yang sama dengan Subadri terkait kepemimpinan PPP. Ia menyatakan masih mempersoalkan legitimasi kepemimpinan Mardiono dan mengaku telah menempuh jalur hukum.
“Saya juga sampai sekarang tidak mengakui Mardiono sebagai Ketua Umum PPP karena menurut saya Mardiono tidak terpilih dalam Muktamar. Makanya saya bersama Pak Subadri menggugat ke pengadilan,” ujarnya.
Editor : Mahesa Apriandi
Artikel Terkait
