SERANG, iNewsBanten – Mantan Pengelola Unit Pelayanan Syariah (UPS) Pondok Jaya, Tri Arief Budiyanto, didakwa melakukan tindak pidana korupsi terkait penyimpangan barang jaminan emas milik nasabah PT Pegadaian. Akibat perbuatannya, perusahaan diduga mengalami kerugian mencapai Rp1,66 miliar.
Dakwaan tersebut dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan, Mardian Fajar, dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Serang, Selasa (13/10/2026).
Diduga Bekerja Sama dengan Nasabah yang Kini DPO
Dalam dakwaannya, jaksa menyebut Tri diduga bekerja sama dengan nasabah bernama Jelmi Indra, yang kini masuk Daftar Pencarian Orang (DPO), sejak Februari hingga Mei 2025.
Terdakwa diduga memproses pengajuan pinjaman gadai syariah menggunakan dua identitas, yakni Jelmi dan istrinya, Risa Permata Sari, tanpa kehadiran maupun surat kuasa dari Risa.
“Terdakwa secara melawan hukum memproses dan menerima pengajuan pinjaman Pegadaian Rahn yang diajukan oleh Jelmi Indra menggunakan dua identitas, yaitu atas nama Jelmi Indra dan Risa Permata Sari,” kata jaksa dalam persidangan.
Sepuluh Barang Jaminan Emas Dikeluarkan dari Brankas
Jaksa mengungkap, Tri meminta pengelola agunan mengeluarkan 10 barang jaminan emas dari brankas Pegadaian dengan alasan akan ditebus nasabah. Namun, pelunasan pinjaman tidak pernah dilakukan.
“Terdakwa meminta saksi Bella Rossiana selaku pengelola agunan mengeluarkan barang jaminan dari brankas dengan alasan akan ditebus oleh Jelmi Indra. Namun, tidak ada pembayaran atau pelunasan yang dilakukan,” ungkap jaksa.
Emas tersebut justru diduga disimpan secara pribadi oleh terdakwa sebelum dibawa ke tempat peleburan milik Jelmi di kawasan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan.
Jaksa Ungkap Aliran Dana dan Kerugian Rp1,66 Miliar
Selain penyimpangan barang jaminan, jaksa mengungkap adanya aliran uang sebesar Rp43.938.700 ke rekening pribadi Tri di Bank Central Asia (BCA). Sementara itu, Jelmi diduga memperoleh keuntungan sekitar Rp1,62 miliar.
“Jumlah kerugian keuangan negara dari hilang atau berkurangnya keuangan PT Pegadaian atas tindakan melawan hukum yang dilakukan terdakwa sebesar Rp1.668.930.500,” terang jaksa.
Atas perbuatannya, Tri didakwa secara primair melanggar Pasal 603 dan subsidair Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Majelis hakim kemudian menunda persidangan hingga pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi.
Editor : Mahesa Apriandi
Artikel Terkait
