Dwi berpandangan, Dindikbud Banten perlu melakukan evaluasi terhadap sistem perencanaan dan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Hal itu penting agar proses pengisian jabatan tidak mengalami keterlambatan yang dapat memengaruhi efektivitas pengelolaan sekolah.
Ia juga menyoroti keberadaan pelaksana tugas (Plt) kepala sekolah yang selama ini menjadi solusi sementara ketika jabatan definitif belum terisi.
Menurut Dwi, penunjukan Plt merupakan mekanisme administratif yang dapat dilakukan sesuai ketentuan. Namun, apabila berlangsung terlalu lama, kondisi tersebut perlu dievaluasi karena kepemimpinan definitif memiliki peran penting dalam menentukan arah kebijakan dan keberlanjutan program pendidikan.
Kepala sekolah, kata dia, bukan sekadar jabatan administratif, tetapi memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan mutu pembelajaran, membina tenaga pendidik, mengelola sumber daya sekolah, serta memastikan program pendidikan berjalan secara berkelanjutan.
Editor : Mahesa Apriandi
Artikel Terkait
