Dalam perspektif kebijakan publik, Dwi menilai persoalan kekosongan jabatan kepala sekolah perlu dilihat sebagai bagian dari evaluasi tata kelola pemerintahan, terutama berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan pendidikan.
Selain itu, Dwi turut menyoroti rencana mutasi kepala sekolah yang tengah dipersiapkan Dindikbud Banten. Ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tetap berlandaskan prinsip profesionalitas, kompetensi, integritas, dan rekam jejak kinerja.
Pertimbangan masa jabatan maupun kedekatan lokasi penugasan dengan tempat tinggal, menurutnya, dapat menjadi bagian dari penataan organisasi. Namun, aspek tersebut tidak semestinya mengesampingkan kebutuhan dan karakteristik masing-masing satuan pendidikan.
"Jangan hanya bicara penyegaran dan mutasi, sementara puluhan jabatan kepala sekolah belum terisi. Prioritas Dindikbud harus jelas, yakni memastikan setiap sekolah memiliki kepemimpinan definitif yang profesional dan berkualitas," tegasnya.
Editor : Mahesa Apriandi
Artikel Terkait
