Jaro Oom juga mengingatkan agar pemerintah tidak hanya melihat persoalan tersebut dari sudut pandang teknologi dan perkiraan ancaman bencana. Sejarah, budaya, serta pandangan spiritual masyarakat juga perlu menjadi pertimbangan.
Baginya, keputusan pemindahan badak Jawa harus melalui kajian mendalam, termasuk menggali kembali sejarah dan nilai-nilai yang berkembang di tengah masyarakat.
"Jangan sampai pemerintah mengambil keputusan tanpa terlebih dahulu mendalami dan menggali sejarahnya. Kami berharap aspirasi masyarakat juga diperhatikan," katanya.
Ia turut mengkhawatirkan dampak pemindahan terhadap kelestarian alam dan keseimbangan ekosistem di kawasan Ujung Kulon.
Karena itu, Jaro Oom berharap Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan Pemerintah Provinsi Banten dapat bersama-sama menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah pusat.
"Intinya, kami memohon dan menolak jangan sampai badak itu direlokasi. Pemerintah Kabupaten Pandeglang maupun Provinsi Banten harus menyatu dengan aspirasi masyarakat," tegasnya.
Ia berharap keberadaan badak Jawa tetap dijaga dan dilindungi di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon sebagai bagian dari kekayaan alam, sejarah, dan identitas Banten.
Editor : Mahesa Apriandi
Artikel Terkait
