Penanganan Stunting, Inflasi dan Stabilitas Harga oleh Pemprov Banten Dinilai Gagal

SERANG, iNewsBanten - Gerakan Mahasiswa Desa (Gemahesa) Indonesia menyoroti kebijakan Al Muktabar yang Kontroversial, menindaklanjuti hal tersebut Gemahesa Indonesia akan melayangkan surat ke Kemendagri untuk meminta hasil evaluasi kinerja selama 8 Bulan menjabat Pj Gubernur Banten terkait soal inflasi, stunting dan stabilitas harga di wilayah Banten.

Ketua umum Gerakan Mahasiswa Desa (Gemahesa) Indonesia Abroh Nurul Fikri menjelaskan dalam kepemimpinan Al Muktabar di provinsi Banten tidak mengalami perubahan, tercatat masih banyak permasalahan terjadi di masyarakat dan lingkungan pemerintah Provinsi Banten, saat diwawancarai pada hari Juma't (3/2/2023).

Baca Juga

Pj Gubernur Banten Al Muktabar : Penanganan Stunting Harus Dilakukan Secara Konstan

"Al Muktabar sering melakukan manuver politik dalam membuat kebijakan seperti perampingan SOTK. selain itu, terkait  soal stunting, Inflasi dan stabilitas harga diduga manipulatif data dan tidak transparan serta terkesan cenderung ABS (Asal Bapak Senang)," ujarnya.

Pj Gubernur Banten Al Muktabar saat di wawancarai soal kebijakan di Pemprov Banten (foto istimewa)

Abroh juga menilai Al Muktabar tidak sejalan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD), pada akhirnya ini menimbulkan dampak ketidakjelasan dalam pelayanan yang diberikan.

"Maka dari itu, kami meminta hasil evaluasi Kemendagri dibeberkan kepada masyarakat Banten, karena ini akan menimbulkan kemunduran provinsi Banten dan menghambat pada tingkat kesejahteraan masyarakat di Banten jika kepimpinan Almuktabar terus dipaksakan", tegasnya.

Baca Juga

BKBBN dan Pemprov Banten Fokus Penanganan Stunting dan Penyaluran Bantuan Sosial Di Pulau Terdepan

Sementara itu, Pj Gubernur Al Muktabar mengatakan, bahwa dirinya tidak anti kritik pada masyarakat Banten, yang sudah memberikan pendapat atau saran untuk Pemprov Banten yang dipimpinnya selama 8 bulan.

"Iya kan bagus aja, memberikan pendapat, memberikan pertimbangan, memberikan saran bila baik itu untuk masyarakat".kata Al Muktabar.

Masih kata Al, dirinya akan mengikuti dan melaksanakan, sehingga semuanya jadi kontrol publik dan tidak anti kritik.

"Akan kita ikuti dan laksanakan, sehingga semuanya jadi kontrol publik, kan selalu saya bilang saya tidak anti kritik, semua kita berikan satu porsi pembangunan bersama masyarakat, pemerintahan dan pembangunan itu sendiri jadi satu kesatuan", tutupnya.

Editor : Mahesa Apriandi