get app
inews
Aa Read Next : Presiden Jokowi Ajak Beberapa Relawan Nobar Timnas Indonesia Vs Uzbekistan di Istana

Penyataan Sikap Sivitas Akademika 29 Kampus Kritisi Demokrasi Pemerintahan Jokowi

Rabu, 07 Februari 2024 | 14:20 WIB
header img
Puluhan Guru Besar dan alumni Universitas Indonesia (UI) menyampaikan keprihatinan dan keresahan atas hancurnya tatanan hukum dan demokrasi menjelang Pemilu 2024 di halaman Rektorat Kampus UI, Depok, Jawa Barat, Jumat (2/2/2024). (Foto: MPI)

JAKARTA, iNewsBanten- Perwakilan sivitas akademika sedikitnya dari sembilan kampus di Indonesia ramai-ramai mengkritisi demokrasi pada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), sejak

Puluhan kampus dan lembaga telah menyuarakan keresahan terkait kemunduran demokrasi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Para sivitas akademika menuntut agar Pemilu 2024 berlangsung jujur dan adil.

Berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta telah menyampaikan petisi dan kritik dalam sepekan terakhir. Tercatat, ada 29 kampus dan lembaga yang telah menyuarakan desakannya.

Berikut daftar kampus dan lembaga yang telah menyuarakan kritik terkait nasib demokrasi di era Presiden Jokowi.

1. UGM, 31 Januari 2024

2. UII, 1 Februari 2024

3. Universitas Khairun Ternate, 1 Februari 2024

4. Unand, 2 Februari 2024

5. UIN Sunan Kalijaga, 2 Februari 2024

6. UNHAS, 2 Februari 2024

7. Universitas Lambung Mangkurat, 2 Februari 2024

8. Universitas Atma Jaya, 2 Februari 2024

9. UI, 2 Februari 2024

10. UMY, 3 Februari 2024

11. UAD, 5 Februari 2024

12. Universitas Sanata Dharma, 12 Februari 2024

13. APMD, 6 Februari 2024

14. Unpad, 3 Februari 2024

15. Universitas Muhammadiyah Babel, 2 Februari 2024

16. UIN Syarif Hidayatulah, 5 Februari 2024

17. Universitas Pendidikan Indonesia, 5 Februari 2024

18. UNAIR, 5 Februari 2024

19. LP3ES, 3 Februari 2024

20. Persatuan Gereja-gereja Indonesia

21. UMS, 5 Februari 2024

22. ⁠Universitas Janabadra Yogyakarta, 5 Februari 2024

23. Universitas Brawijaya, 5 Februari 2024

24. Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia

25. STF Driyarkara, 5 Februari 2024

26. Universitas Islam Malang, 3 Februari 2024

27. ⁠IPB University, 3 Februari 2024

28. Universitas Trunojoyo Madura, 7 Februari 2024

29. Universitas Sriwijaya, 4 Februari 2024

UGM

Sejumlah sivitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) yang terdiri dari guru besar, dosen, mahasiswa hingga alumni membacakan Petisi Bulaksumur, Rabu (31/1/2024). Petisi itu merupakan kritik terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dianggap telah melakukan tindakan menyimpang di tengah proses demokrasi.

Berdasarkan hasil pencermatan dinamika perpolitikan beberapa bulan terakhir, mereka prihatin atas tindakan menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan dan keadilan sosial oleh Jokowi yang juga sebagai alumnus UGM.

"Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada," bunyi Petisi Bulaksumur yang dibacakan sivitas akademika UGM, Koentjoro, dikutip, Rabu (31/1/2024).

UII

Rektor UII Yogyakarta Fathul Wahid mengeluarkan pernyataan sikap atas kondisi perkembangan politik nasional menjelang Pemilu 2024.

Pernyataan sikap ini menyusul adanya gejala praktik penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan yang ditunjukkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Selain itu, Presiden Jokowi juga dinilai telah memudarkan sikap kenegarawanan dalam tubuh pemerintahan Indonesia.

"Indikator utamanya adalah pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan yang proses pengambilannya sarat dengan intervensi politik dan dinyatakan terbukti melanggar etika hingga menyebabkan Ketua MK, Anwar Usman, diberhentikan," kata Prof Fathul Wahid dalam surat pernyataan sikap yang dibacakan di Auditorium Prof KH Kahar Muzakir Kampus Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Kamis (1/2/2024).

Dia mengungkapkan, gejala tersebut diperjelas saat Presiden Jokowi menyatakan ketidaknetralan institusi kepresidenan dengan membolehkan presiden berkampanye dan berpihak.

Editor : Mahesa Apriandi

Follow Berita iNews Banten di Google News Lihat Berita Lainnya
iNews.id
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut