Logo Network
Network

Menerima Uang Sogokan Pemilu Hukumnya Haram, Muslim Harus Tahu

Kastolani Marzuki
.
Selasa, 13 Februari 2024 | 12:20 WIB
Menerima Uang Sogokan Pemilu Hukumnya Haram, Muslim Harus Tahu
Ilustrasi

JAKARTA, iNewsBanten- Praktik politik uang atau money politics dalam setiap perhelatan pemilu kerap kali ditemukan. Lantas, bagaimana hukum menerima uang sogokan pemilu?

Pertanyaannya, bagaimana hukum menerima sogokan uang dalam pemilu? Dalam dua hari mendatang, seluruh warga Indonesia yang berhak memilih akan menggunakan suara mereka pada Pemilu 2024.

Biasanya, menjelang hari pemungutan suara, beberapa tim sukses aktif melakukan serangan fajar dengan mengunjungi masyarakat secara langsung untuk membeli suara mereka dengan imbalan uang.

Bahkan, baru-baru ini, di beberapa daerah, marak spanduk yang terang-terangan menuliskan "Nolak 50’an, kabeh mundak bosss!!!. 200 tak coblos” (Menolak 50’an semuanya naik bos, 200 kucoblos).

Dilaporkan oleh NU Online, Komisi Waqi'iyyah Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah telah mengeluarkan keputusan terkait politik uang yang dikenal dengan istilah serangan fajar.

Keputusan ini menyatakan bahwa hukum politik uang hukumnya haram. Terdapat tiga alasan utama di balik keharaman politik uang.

Pertama, serangan fajar tergolong dalam praktik risywah (suap). Memberi atau menerima uang dengan tujuan untuk memengaruhi suara dalam pemilihan umum termasuk dalam kategori risywah (suap), yang hukumnya haram secara

Muntlak

Dalam Islam, suap dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak-hak orang lain dan merupakan dosa besar. Kedua, praktik politik uang, termasuk serangan fajar, merupakan perkara yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum.

Pasal 187A melarang dengan tegas pemberian dan penerimaan uang atau imbalan lain untuk mempengaruhi suara dalam pemilihan umum. Pelanggaran terhadap pasal ini dapat dikenakan sanksi pidana.

Ketiga, politik uang mengakibatkan kerusakan dalam sistem bernegara. Melarang money politics juga merupakan upaya untuk menutup semua peluang (saddan li dzari'ah) terjadinya kerusakan tatanan kehidupan sosial kemasyarakatan dan kehidupan bernegara.

Syekh Khatib Asy-Syirbini dalam kitab Mughni Muhtaj mengatakan, dalam ilmu fiqih suap atau risywah didefinisikan sebagai tindakan memberi sesuatu kepada orang lain dengan tujuan agar dia melakukan sesuatu yang tidak adil atau tidak benar.

Follow Berita iNews Banten di Google News

Halaman : 1 2
Bagikan Artikel Ini