Wagub Banten Geram atas Dugaan Permintaan Jatah Investasi Tanpa Lelang di Cilegon

SERANG, iNewsBanten – Wakil Gubernur Banten, Dimyathi Natakhusuma, mengecam keras dugaan permintaan jatah investasi tanpa proses lelang oleh oknum pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Cilegon kepada PT Chandra Asri Alkali (CAA). Nilai investasi yang dipermasalahkan mencapai Rp 5 triliun dan melibatkan perusahaan asing, China Chengda Engineering Co.

Dalam pernyataannya pada Rabu (15/5/2025), Dimyathi menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk premanisme yang berpotensi merusak iklim investasi di Provinsi Banten.

Baca Juga

Wagub Banten Dimyati Natakusumah Tinjau Destinasi Wisata Ke Anyer Wonderland

"Itu tindakan preman. Saya sudah sering sampaikan melalui media sosial saya, siapa pun yang mengganggu investasi di Banten, akan berhadapan langsung dengan saya,” tegas Dimyathi.

Ia meminta pihak yang bersangkutan segera mencabut pernyataannya dan tidak mengklaim hak atas proyek yang bukan kewenangannya.

"Jangan sok jagoan, jangan sok preman di tanah Banten ini. Saya ingatkan, itu bukan hak mereka,” ujarnya.

Baca Juga

Dimyati Natakusumah Wakil Gubernur Banten Dorong Kejurkot Catur Diadakan Setiap Tahun di Cilegon

Dimyathi menjelaskan bahwa investasi membawa dampak positif, termasuk peningkatan pendapatan daerah, pengembangan lingkungan, dan pembukaan lapangan pekerjaan.

"Kalau tidak ada investasi, bagaimana nasib Banten ke depan?” tambahnya.

Wagub juga mengungkapkan bahwa banyak investor asing dari Korea Selatan, Jepang, Amerika Serikat, Eropa, dan Australia tertarik menanamkan modal di Banten karena dinilai sebagai daerah yang aman dan strategis.

Sebagai langkah tegas, Dimyathi telah memerintahkan Asisten Daerah (Asda) I dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Banten untuk segera memanggil PT Chandra Asri dan melakukan klarifikasi atas persoalan tersebut secara transparan.

“Saya minta masalah ini segera diselesaikan. Jika ditemukan pelanggaran, kita akan laporkan dan serahkan kepada pihak kepolisian,” tegasnya.

Pemerintah Provinsi Banten juga berkomitmen menjaga iklim investasi dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti Premanisme yang bertugas menindak segala bentuk gangguan terhadap kegiatan investasi.

"Siapa pun, atas nama organisasi atau apapun, yang mencoba merusak iklim investasi di Banten, akan kami tindak tegas,” pungkas Dimyathi.

Editor : Mahesa Apriandi