get app
inews
Aa Text
Read Next : Penunjukan Hasbi Sidik Pimpin Dekopinwil Banten Disorot, Mahasiswa Minta Transparansi dan Reformasi

Dana Reses DPRD Lebak Naik 22,8%, Mahasiswa Demo di Depan Gedung Dewan

Kamis, 05 Maret 2026 | 04:57 WIB
header img
Suasana mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Lebak (IMALA) menggelar demonstrasi di depan gedung DPRD Lebak, Rabu 4 Maret 2026. (Foto : Istimewa).

LEBAK, iNewsBanten - Belasan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Lebak (IMALA) menggelar demonstrasi di depan Gedung DPRD Kabupaten Lebak, Rabu (4/3/2026). Aksi itu dipicu kenaikan dana reses DPRD Lebak sebesar 22,8 persen.

Dalam aksi tersebut, massa membawa spanduk berisi kritik terhadap kebijakan kenaikan anggaran. Mereka juga membawa orang-orangan sawah (bebegig) yang ditempeli gambar Ketua DPRD Lebak, Juwita Wulandari, lalu membakarnya sebagai bentuk simbolik protes.

Koordinator aksi, Akmal, menilai kenaikan dana reses tersebut tidak sensitif terhadap kondisi daerah. Menurutnya, Kabupaten Lebak masih menghadapi sejumlah persoalan seperti tingginya indeks bencana, kasus stunting, hingga anak putus sekolah.

"Ini bukan sekadar persoalan teknis anggaran, ini soal moral politik. Ketika rakyat menghadapi krisis gizi, pendidikan, dan ancaman bencana, yang justru dinaikkan adalah anggaran reses tanpa indikator kinerja yang jelas," kata Akmal dalam orasinya.

Akmal juga mempertanyakan transparansi penggunaan dana reses. Ia menyebut belum ada penjelasan terbuka mengenai aspirasi apa saja yang benar-benar diserap di masing-masing daerah pemilihan.

Menurutnya, kenaikan dana reses yang mencapai miliaran rupiah seharusnya bisa memperkuat fungsi representasi rakyat, bukan sekadar agenda seremonial atau konsolidasi politik.

Ia menyinggung fungsi DPRD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan. Jika fungsi anggaran tidak berpihak pada kebutuhan riil masyarakat dan pengawasan tidak berjalan efektif, legitimasi moral lembaga perwakilan dinilai patut dipertanyakan.

"Jalan rusak masih di mana-mana, fasilitas kesehatan belum merata, ruang kelas belum layak, akses ekonomi rakyat kecil terbatas. Prioritas fiskal seharusnya ke sana, bukan memperbesar belanja internal lembaga," ujarnya.

Editor : Mahesa Apriandi

Follow Whatsapp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow
Lihat Berita Lainnya
iNews.id
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut