Pemkab Pandeglang Janji Evaluasi Total Akses Jalan Usai Kejadian Ibu Hamil Ditandu di Cikeusik

PANDEGLANG, iNewsBanten – Kejadian tragis seorang ibu hamil yang harus ditandu sejauh beberapa kilometer di Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, kembali membuka mata publik soal peliknya persoalan infrastruktur di wilayah selatan Banten tersebut. Selasa, (20/05/2025).

Baca Juga

Ibu hamil di Pandeglang Berjuang ke Puskesmas Ditandu dan Menaiki Perahu Untuk Dapat Melahirkan

Wakil Bupati Pandeglang, Iing Andri Supriadi, menyatakan keprihatinannya dan menegaskan bahwa kondisi itu akan menjadi prioritas evaluasi dalam masa pemerintahannya bersama Bupati Raden Dewi Setiani.

"Ibu hamil yang ditandu di Cikeusik karena memang itu salah satunya gara-gara infrastrukturnya yang kurang layak sehingga tidak bisa dilalui oleh kendaraan," ujarnya saat diwawancarai oleh awak media.

Baca Juga

Miris! 22 Tahun Pemprov Banten, Ibu Hamil Asal Pandeglang Ditandu Sejauh 7 KM

Iing mengakui, persoalan jalan rusak tak hanya terjadi di satu atau dua kecamatan saja, namun hampir merata di berbagai titik. Saat ini, kata dia, Pemkab Pandeglang memiliki pekerjaan rumah besar untuk memperbaiki akses di 339 desa yang tersebar di 35 kecamatan.

"Ini menjadi tantangan bagi kami. Kami mohon maaf kepada masyarakat, karena belum mampu secara maksimal menjawab harapan soal infrastruktur jalan. Tapi ke depan, kami optimistis akan ada perubahan nyata," ucapnya.

Ia menambahkan, pemerintah tengah menggenjot strategi kemandirian fiskal daerah sebagai dasar pembangunan yang lebih terarah.

"Fokus kami saat ini adalah dunia pendidikan dan fiskal yang mandiri. Karena tanpa dukungan keuangan daerah yang cukup, sulit bagi kami untuk merealisasikan pembangunan secara merata. Insya Allah di tahun 2026 akan jadi momentum lepas landas bagi kami," katanya.

DPD Brantas: Pemerintah Harus Hadir Secara Nyata

Menanggapi peristiwa tersebut, Ketua DPD Brantas Pandeglang, Yana Suryana, menyebut bahwa kejadian itu bukan hal baru bagi warga di wilayah selatan Pandeglang. Ia menilai bahwa pemerintah daerah selama ini terlalu lambat merespons keluhan masyarakat soal infrastruktur dasar.

"Ini bukti nyata bahwa pembangunan di Pandeglang tidak merata. Kami di Brantas sudah sering menyuarakan soal jalan rusak, khususnya di pelosok seperti Cikeusik. Tapi sayangnya, pemerintah baru bergerak setelah viral," tegas Yana.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur tak boleh hanya jadi retorika lima tahunan saat kampanye, melainkan menjadi agenda prioritas dan berkelanjutan.

"Kami tidak butuh janji. Kami butuh kehadiran nyata pemerintah di tengah-tengah penderitaan warga. Jangan tunggu ada korban jiwa baru bertindak," lanjutnya.

DPD Brantas Pandeglang, kata Yana, akan terus mengawal persoalan ini agar tidak hanya selesai di permintaan maaf semata. Ia juga mendesak agar Pemkab segera menyusun roadmap pembangunan jalan di wilayah tertinggal secara transparan dan partisipatif.

Editor : Mahesa Apriandi