SEMMI Tangerang Lantangkan Program 3G Sachrudin-Maryono Belum Jadi Solusi untuk Masyarakat

Sehingga, Indri menyampaikan kekhawatiran ini bisa terjadi karena DPRD Kota Tangerang tidak mampu membedakan antara kebijakan secara profesional dengan kedekatan emosional.

"Iya saya menilai DPRD ini hanya mau menanggapi kepada orang-orang terdekat dan gemar memuji. Padahal jelas hal ini yang merusak sistem birokrasi maupun meritokrasi," pungkasnya.

SEMMI Cabang Tangerang membawa 8 poin tuntutan yang disampaikan kepada Pemerintah Kota Tangerang: 

1. Mendesak Walikota dan Wakil Walikota untuk stop program On The Job Training (OJT) yang tidak substantif dan efektif, serta membodohi publik.
2. Mendesak Walikota dan Wakil Walikota untuk memprioritaskan kesejahteraan guru non-PNS.
3. Mendesak Walikota dan Wakil Walikota untuk memperjelas stimulan untuk guru ngaji, marbot, dan amil.
4. Mendesak Walikota dan Wakil Walikota untuk memberikan perhatian serius terhadap produk kebudayaan Kota Tangerang yang terabaikan.
5. Mendesak Walikota dan Wakil Walikota untuk segera merealisasikan pendidikan gratis sesuai dengan amanat putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024 di Kota Tangerang.
6. Mendesak Walikota dan Wakil Walikota untuk mengusut tuntas dugaan korupsi pada pembangunan RSUD Panunggangan Barat dan Jurumudi Baru yang hingga hari ini belum diselesaikan,
7. Mendesak Walikota dan Wakil Walikota untuk segera membuat aturan turunan atas PERDA Nomor 04 Tahun 2021 tentang Penanggulangan HIV/AIDS di Kota Tangerang.
8. Mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang untuk menjalankan fungsinya, tanpa melihat korelasi partai politik.

Editor : Mahesa Apriandi