DPD BRANTAS Soroti Gaji Satpam Pemkab Tangerang di Bawah UMK dan Minimnya Jaminan Sosial

“Jika pemerintah daerah sendiri tidak memberikan hak normatif kepada pekerjanya, bagaimana bisa mereka menegakkan aturan di sektor lain?” ujarnya.

DPD BRANTAS Banten berencana menyampaikan laporan resmi ke Bupati Tangerang dan DPRD sebagai bentuk advokasi dan dorongan agar segera dilakukan perbaikan atas kondisi tersebut.

Baca Juga

DLHK Kabupaten Tangerang Hanya Pasang Spanduk Himbauan di TPS Liar Matagara

“Kami mendesak adanya evaluasi menyeluruh, termasuk soal status kerja outsourcing yang menimbulkan ketidakpastian. Pemerintah harus hadir dan memberi kepastian serta perlindungan yang adil bagi seluruh pekerja,” pungkas Yana.

Editor: Mahesa Apriandi