Memo Titip Siswa di Peneriman SMPB SMA Negri di Cilegon! Wakil Ketua DPRD Banten Viral di Medsos

CILEGON, iNewsBanten- Media sosial dihebohkan dengan beredarnya sebuah memo kontroversial Wakil Ketua DPRD Banten Budi Prajogo yang diduga berisi titipan siswa dalam proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2025-2026. Dalam foto yang viral di media sosial, memo itu tampak ditandatangani langsung Budi Prajogo dan dibubuhi stempel basah DPRD Banten, lengkap dengan identitas partai PKS.

Isi memo tersebut tertera tulisa jelas dengan kalimat 'Mohon dibantu dan ditindaklanjuti' yang mengindikasikan adanya permintaan khusus agar siswa tertentu difasilitasi masuk ke sekolah tujuan.

Baca Juga

Restoratif Justice, Kasus Anggota DPRD Cilegon Hikmatullah dari Tudingan Tabrak Tempuh Jalan Damai‎

Memo tersebut disebut ditujukan ke salah satu SMA Negeri di Kota Cilegon, Banten. Dugaan intervensi pun mencuat, mengingat memo berasal dari pejabat legislatif daerah dan menyangkut proses seleksi yang seharusnya bebas dari pengaruh eksternal.

Sejumlah pihak menyayangkan tindakan ini, apalagi dilakukan saat pemerintah gencar menyuarakan SPMB tanpa titipan dan pungli.

Akademisi Universitas Serang Raya (Unsera) Rizal Fauzi menilai tindakan Budi Prajogo mencederai integritas DPRD Banten dan merusak sistem pendidikan.

Baca Juga

Kali Baru Cilegon Terendam Lagi, DPRD dan Industri Siapkan Aksi Nyata Atasi Banjir Tahunan

“Ini sebuah ironi di tengah upaya Gubernur Banten menggemborkan SPMB tidak ada titip-menitip murid dan pungli,” kata Rizal, Kamis (26/6/2025).

Dia menambahkan, penggunaan simbol resmi seperti stempel DPRD menunjukkan adanya indikasi penyalahgunaan kekuasaan.

“Harusnya sebagai wakil rakyat dapat memberikan contoh yang benar kepada rakyat, jangan menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi,” katanya.

Baca Juga

Viral Anggota DPRD Cilegon Diduga Tabrak Pendemo di PT Bungasari Flour Mils, Muhibudin Angkat Bicara

Rizal mendesak Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRD Banten segera bertindak untuk menegakkan etika lembaga legislatif.

“BKD harus segera memanggil Budi dan merekomendasikan agar memo tersebut dicabut untuk menjaga marwah DPRD Banten,” ucapnya.

Hingga berita ini ditulis, Wakil Ketua DPRD Banten Budi Prajogo belum memberikan klarifikasi terkait isi memo tersebut.

Baca Juga

Nur Rojab Dukung Pendirian SMPN 6 Tigaraksa, Jawab Kebutuhan Pendidikan Warga

Editor : Mahesa Apriandi