Miris, Rumah Tua Ibu Muriyah Terabaikan Meski Sudah Ajukan Bantuan Salira

Sementara saat di konfirmasi oleh awak media Ketua Pokmas Pabean Kota Cilegon Sam'udi Pengurus POKMAS menjelaskan bahwa dirinya baru menjabat pada tahun 2025. 

Sementara seluruh pengajuan pembangunan di tahun tersebut merupakan hasil usulan pada 2024 oleh pengurus POKMAS sebelumnya.

“Ketika saya menjabat di 2025, untuk pelaksanaan 2025 itu sudah ada pengajuan tahun 2024. Nah, atas nama Bu Muriya itu tidak ada di berkas kami,” ujarnya.

Meski demikian, ia melakukan cross-check kembali ke setiap lingkungan untuk memastikan apakah masih ada warga yang membutuhkan perbaikan rumah tidak layak huni. 

Namun Hasil pendataan ulang mencatat ada 14 warga yang membutuhkan bantuan, termasuk Bu Muriyah. Namun anggaran POKMAS 2025 sudah lebih dulu dialokasikan kepada nama-nama yang diusulkan POKMAS lama.

“Karena anggaran POKMAS 2025 sudah direncanakan untuk nama lain, tidak mungkin memasukkan Bu Muriya. Maka kami upayakan pengajuan alternatif, yaitu melalui Kelurahan agar disampaikan ke PERKIM. Data 14 nama, termasuk Bu Muriya, sudah kami usulkan ke PERKIM,” tegasnya.

Ia meminta media turut mengonfirmasi langsung ke PERKIM terkait proses lanjutan realisasinya.

Tidak hanya itu, keluarga Bu Muriya juga diketahui telah mengajukan bantuan ke BAZNAS. Lembaga tersebut bahkan telah turun melakukan survei ke lokasi pada awal pekan ini.

 "BAZNAS minggu ini sudah turun. Dua rumah yang disurvei, termasuk Bu Muriya di Ciputat. Sudah dalam perencanaan, tinggal menunggu pelaksanaannya. Silakan ditanyakan ke pihak BAZNAS,” ujarnya.

Terkait tudingan bahwa POKMAS tidak memperhatikan persoalan warga, ia membantah keras.

“Kalau bicara POKMAS tidak memperhatikan, itu tidak benar. Daftar tunggu bantuan rumah tidak layak huni banyak, bukan hanya Bu Muriyah. Walaupun bukan ranah kami, tetap kami carikan solusi agar usulan warga bisa tembus ke lembaga lain.”ungkapnya 

Saat ditanya mengenai isu bahwa rumah seorang pengurus RT dibangun melalui dana Salira APBD, pihak POKMAS menegaskan bahwa hal itu tidak terjadi pada masa kepengurusannya.

“Di masa saya menjabat 2025, tidak ada rumah pengurus RT yang dibangun. Semua yang dibangun adalah rumah masyarakat yang diajukan lingkungan. Tahun 2025 hanya ada dua Rutilahu yaitu satu di Pecinan dan satu di Karangtengah," jelasnya.

Namun ia tidak menampik jika kemungkinan hal itu terjadi pada kepengurusan sebelumnya.
“Kalau di pengurusan lalu ada, saya tidak tahu,” ujarnya.

Ia berharap dengan hadirnya media, persoalan-persoalan semacam ini dapat lebih cepat ditangani oleh pemerintah.

“Mudah-mudahan dengan adanya pemberitaan, pemerintah bisa lebih cepat merespons kebutuhan warga.”pungkasnya 

Editor : Mahesa Apriandi