Pinjaman Danantara ke Krakatau Steel Disorot, Tata Kelola SDM hingga Dampak Lingkungan Jadi Catatan

‎CILEGON, iNewsBanten – PT Krakatau Steel (Persero) Tbk berpeluang kembali mengajukan pinjaman modal ke Danantara untuk mendukung keberlanjutan usaha dan peningkatan kinerja perusahaan. Namun, rencana tersebut disertai sejumlah catatan penting, terutama terkait tata kelola sumber daya manusia (SDM), transparansi keuangan, serta tanggung jawab sosial perusahaan.

‎Pengamat kebijakan publik, Husain Saidan, menegaskan bahwa setiap perusahaan penerima pinjaman modal negara wajib menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas secara ketat, mengingat dana yang digunakan bersumber dari uang rakyat.

Baca Juga

Dirut PT KS Silmy Karim Resmi Dilantik Jadi Dirjen Imigrasi, Ini Sosok Penggantinya

‎“Penggunaan dan pertanggungjawaban pinjaman harus terbuka. Komitmen efisiensi juga harus nyata, salah satunya dengan menghapus fasilitas kendaraan dinas dan fasilitas lain yang selama ini dinikmati pejabat di tingkat manajemen,” ujar Husain kepada media.

‎Selain itu, Husain menyoroti kebijakan pengelolaan SDM Krakatau Steel, khususnya dalam proses rekrutmen dan penempatan karyawan. Ia menilai perusahaan harus membuka peluang tenaga kerja baru secara terbuka dan berbasis kompetensi, bukan merekrut kembali pensiunan dari internal perusahaan.

‎“Rekrutmen harus transparan dan sesuai kebutuhan keahlian. Praktik merekrut kembali pensiunan dinilai tidak sejalan dengan semangat pembaruan SDM. Program GSH yang saat ini ramai dibicarakan juga harus dijalankan secara konsisten, termasuk oleh pimpinan SDM sebagai role model,” ungkapnya.

‎Husain juga menyinggung persoalan dampak lingkungan yang melibatkan anak perusahaan Krakatau Steel di bidang properti. Ia mengingatkan adanya aksi demonstrasi warga di Link Grogol beberapa waktu lalu akibat banjir yang diduga dipicu aktivitas perusahaan.

‎“Minimnya sosialisasi dan tidak adanya ruang dialog dengan masyarakat harus menjadi evaluasi serius. Memasuki musim penghujan, jangan sampai banjir kembali terulang di wilayah Kecamatan Grogol. Perhatian terhadap masyarakat kecil harus menjadi prioritas,” tegasnya.

‎Lebih lanjut, Husain mempertanyakan efektivitas corporate action Krakatau Steel selama ini. Ia mendorong adanya pemeriksaan lebih mendalam oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap operasional dan keuangan perusahaan, guna mencegah risiko gagal bayar pinjaman.

‎“Selama ini Krakatau Steel belum menunjukkan kinerja laba yang konsisten. Informasi keuntungan di akhir tahun disebut berasal dari pemotongan bunga, bukan dari aktivitas bisnis utama. Ini perlu dikaji secara terbuka,” katanya.

‎Ia juga menyoroti klaim ekspor Krakatau Steel yang ramai diberitakan di media sosial, namun dinilai tidak disertai transparansi perhitungan untung dan rugi.

‎“Ekspor 5.000 ton itu harus dikaji secara bisnis. Jika ternyata merugi, bagaimana tanggung jawab manajemen? Pengalaman kegagalan proyek dan pelepasan aset anak usaha ke Chandra Asri juga belum menunjukkan dampak signifikan terhadap perbaikan kinerja keuangan,” ujarnya.

‎Atas dasar tersebut, Husain berharap Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) mendatang dapat menjadi momentum evaluasi menyeluruh, termasuk dengan mengisi posisi strategis, khususnya di bidang SDM dan Pengembangan Usaha, oleh profesional dari luar perusahaan yang memiliki pengalaman dan rekam jejak kuat.

Editor : Mahesa Apriandi