KABUL, iNewsBanten - Larangan kaum perempuan melanjutkan pendidikan ke Universitas, menuai kecaman Pemerintah Taliban Afghanistan menangguhkan siswa perempuan melanjutkan jenjang pendidikan ke universitas. Penangguhan tersebut menuai kecaman dari Amerika Serikat (AS), Inggris dan PBB.
Sebuah surat yang dikonfirmasi oleh juru bicara kementerian pendidikan tinggi menginstruksikan universitas negeri dan swasta Afghanistan untuk segera menangguhkan akses ke siswa perempuan. Pengumuman itu sesuai dengan keputusan kabinet. Peraturan itu akan berlaku hingga ada pemberitahuan lebih lanjut.
Dilansir dari Reuters, Rabu (21/12/2022), pengumuman oleh pemerintahan Taliban itu muncul saat Dewan Keamanan PBB bertemu di New York dan membahas mengenai Afghanistan.
Sebelumnya, pemerintah asing, termasuk AS mengatakan, perubahan kebijakan tentang pendidikan perempuan diperlukan sebagai pertimbangan agar pemerintah Taliban diakui secara resmi. Sebagai informasi, pemerintah Taliban belum diakui secara internasional.
"Taliban tidak bisa berharap untuk menjadi anggota yang sah dari komunitas internasional sampai mereka menghormati hak semua warga Afghanistan, terutama hak asasi manusia dan kebebasan dasar perempuan dan anak perempuan," kata Wakil Duta Besar AS untuk PBB, Robert Wood kepada dewan.
Juru bicara Departemen Luar Negeri, Ned Price mengatakan, AS akan melihat apa lagi yang bisa dilakukannya untuk meminta pertanggungjawaban Taliban.
Editor : Mahesa Apriandi
Artikel Terkait
