SERANG, iNewsBanten - Al Muktabar kembali ditunjuk menjadi Penjabat (Pj) Gubernur Banten setelah setahun masa tugas. Perpanjangan masa jabatan itu diatur dalam Keppres Nomor 39/P/Tahun 2023 tentang Perpanjangan Masa jabatan, Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Gubernur.
"Saya menerima perpanjangan Keputusan Presiden tentang jabatan Gubernur Banten," kata Muktabar di Jakarta dalam keterangannya, Jumat (12/5/2023).
Pemberian keputusan disampaikan melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Pada waktu bersamaan juga dilantik Penjabat Gubernur untuk Sulawesi Barat dan Gorontalo.
Wakil Ketua BEM FKIP Untirta Gymnastiar Hamdani kembali buka suara karena dirasa Al Muktabar sudah tidak layak menjadi PJ Gubernur Banten.
"Saya pribadi tidak sepakat karena masalah yang terjadi di Provinsi Banten yang sudah lama seperti angka pengangguran yang masih tinggi, hak pendidikan anak jalanan, Inflasi dan masalah stunting ini masih belum teratasi dalam artian gagal, artinya PJ Gubernur Banten ini harus dipertanyakan kesiapannya, kalo persoalan masyarakat Banten tidak selesai, berarti PJ Al Muktabar itu tidak layak untuk ditunjuk kembali", Ujar Gym, Sabtu(13/05/2023).
Sebelumnya BPS sudah merilis terkait Banten menjadi provinsi dengan angka pengangguran yang tinggi sebesar 7,97% Februari 2023,
Ditambah menurut Survei status gizi balita Indonesia (SSGBI) provinsi Banten tercatat ada dalam posisi lima besar daerah dengan angka stunting tertinggi se-Indonesia.
Tidak hanya itu, Ubaidillah sebagai mahasiswa Untirta pun turut memberikan tanggapan
" Terkait ditunjuknya kembali Al muktabar sebagai PJ Gubernur Banten hal ini dirasa kurang efektif dikarenakan jabatan yang diemban sebelumnya tidak ada langkah konkrit apapun dalam hal menyelesaikan persoalan masyarakat, salah satu contohnya adalah hak mendapatkan pendidikan pada anak jalanan yang sejauh ini masih sulit untuk didapat,"ujar Ubai.
Di Banten masih banyak anak jalanan yang putus sekolah akibat faktor ekonomi, kalo dilihat banyak dilampu merah
Dilanjut dengan Muhammad Ali Taufan sebagai mahasiswa Untirta pun turut memberikan tanggapan soal konflik agraria.
"Terpilihnya kembali PJ Gubernur Al Muktabar juga tidak terlepas dari persoalan Konflik Agraria, seperti konflik agraria yang dihadapi oleh Masyarakat Pulau Sangiang, rencana pembangunan PLTPB di Padarincang, dan rencana Pembangunan PLTU 9 dan 10 di Suralaya. Padahal sangat jelas rencana tersebut merampas ruang hidup dan merusak lingkungan, Maka dari itu saya rasa Al Muktabar kurang untuk melanjutkan memjadi PJ Gubernur," Tutup Ali.
Editor : Mahesa Apriandi
Artikel Terkait
