Apakah “E-Government” membantu dalam mengurangi korupsi?
Ya, mungkin bisa menurunkan angka korupsi secara drastis. Karena sistemnya jadi transparan dan bisa diawasi oleh publik, mengurungkan niat para koruptor untuk korupsi proyek. (Walaupun jenis korupsi/penyuapan lain mungkin ada yang tidak terpengaruh dengan e-government ini, tapi sudah lumayan untuk mengurangi. Tinggal bagaimana kedisiplinan para PNS dan pegawai pemerintah yg lain sebagai pelaksana sistemnya di lapangan). Selisih-selisih atau kekeliruan juga akan mudah untuk ditemukan penyebabnya atau di rantai mana budgeting-nya mulai kacau. Selain itu, e-government juga bisa membantu memangkas proses administrasi yang berbelit-belit karena semua lembaga pemerintahan punya database yang sama dan bisa saling berbagi data dalam hitungan jam bahkan menit.
Bisa, namun saja tidak sempurna. Alasannya karena untuk terdaftar di e-katalog itu sendiri perusahaan harus memenuhi syarat tertentu yang sulit dipenuhi sebagian besar perusahaan penyedia dan UMKM. Yang sering terjadi adalah adanya dugaan oknum para " broker" yang dapat akses untuk melakukan persekongkolan dekat dengan oknum pejabat pemerintahan dengan menunjuk beberapa perusahaan kulit (shell companies) untuk memastikan proses seleksi pemilihan e-katalog ke rekanan perusahaan mereka. Namun e-katalog sendiri merupakan kemajuan daripada proses pengadaan lebih efisien. Untuk supaya efektif e-katalog harus lebih inklusif sehingga tidak terjadi celah KKN dan memungkinkan Pemerintah mendapatkan harga terbaik dari pasar terbuka secara bersaing adil.
Editor : Mahesa Apriandi
Artikel Terkait
