JAKARTA, iNewsBanten - Kementerian Pertahanan Indonesia, dipimpin oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, berada di persimpangan antara tanggung jawab medis dan militer imbas Refocusing Anggaran akibat Covid-19, Senin (08/01/2024).
Kementerian Pertahanan pada tanggal 7 Juli 2020 lalu, menegaskan bahwa kebutuhan pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) akan tetap menjadi pertimbangan meskipun ada pengurangan anggaran yang ditujukan untuk mempercepat penanganan COVID-19.
Meskipun terjadi pemotongan anggaran untuk membantu penanganan COVID-19, kementerian tersebut tetap memprioritaskan pengadaan alutsista yang mendesak, sesuai dengan rencana yang telah disusun.
Pengumuman ini datang bersamaan dengan persetujuan dari Amerika Serikat terhadap permintaan Indonesia untuk pengadaan delapan pesawat angkut militer jenis MV-22 Block C Osprey, yang merupakan bagian dari usaha untuk memperkuat kemampuan pertahanan negara di tengah tantangan geopolitik dan geostrategis yang kian kompleks.
“Jadi kita tetap berusaha belanja alutsista yang memang urgent disediakan, sesuai dengan rencana yang sudah disusun. Tapi, tetap harus mempertimbangkan banyak hal,” ungkap Juru Bicara Menteri Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak, dalam diskusi daring, pada Juli 2020 lalu.
Pada saat yang sama, Kementerian Pertahanan juga fokus mendukung program penanganan pandemi COVID-19 dengan merevitalisasi 110 rumah sakit TNI dan melakukan pengalihan anggaran yang signifikan untuk membantu upaya tersebut.
Kebijakan refocusing anggaran ini mencerminkan tanggung jawab ganda yang dihadapi Indonesia dalam menjaga kesehatan warganya sambil memastikan keamanan dan kedaulatan negara.
Kemudian, Pengamat pertahanan Anton Aliabbas menilai keputusan pemerintah memberikan alokasi anggaran yang signifikan kepada Kementerian Pertahanan sebagai langkah yang wajar dalam konteks Indonesia.
Dia menekankan bahwa sepanjang pandemi, anggaran pertahanan ikut dipangkas untuk mendukung penanganan krisis kesehatan, sehingga peningkatan anggaran pada 2023 mencerminkan kebutuhan untuk memperhatikan sektor lain saat negara menyambut endemi.
"Dalam konteks Indonesia, sikap pemerintah memberi atensi lebih terhadap sektor pertahanan untuk RAPBN 2023 bukanlah sesuatu yang ganjil ataupun di luar kewajaran," kata Anton saat dihubungi pada Juni 2022 lalu.
Kritik yang muncul terhadap besaran pos pertahanan dibandingkan pos kesejahteraan adalah biasa dalam demokrasi, namun kebijakan tersebut dianggap masih dalam batas kewajaran mengingat tantangan yang dihadapi.
Pada 2023, anggaran Kementerian Pertahanan akan dibagi untuk enam program utama, meliputi dukungan manajemen, pelaksanaan tugas TNI, profesionalisme dan kesejahteraan prajurit, modernisasi Alutsista dan sarana prasarana pertahanan, pembinaan sumber daya pertahanan, serta riset, industri, dan pendidikan tinggi pertahanan.
Hal ini menunjukkan pendekatan yang holistik dalam memperkuat pertahanan nasional, yang tidak hanya fokus pada pengadaan alutsista, tetapi juga memperhatikan aspek-aspek lain seperti kesejahteraan prajurit dan pembinaan sumber daya.
Dengan pengumuman persetujuan dari AS untuk pengadaan delapan pesawat MV-22 Block C Osprey, Indonesia menunjukkan komitmennya untuk memperkuat kemampuan pertahanan. Pesawat ini, yang dirancang untuk operasi infiltrasi jarak jauh, exfiltrasi, dan logistik militer, cocok untuk Indonesia sebagai negara kepulauan yang membutuhkan perlengkapan militer yang efektif untuk memantau wilayah dan menangkal ancaman.
Meskipun pengumuman tersebut belum menandakan terjadinya transaksi pembelian, langkah ini menunjukkan seriusnya Indonesia dalam meningkatkan kemampuan pertahanannya.
Dalam menghadapi dilema antara pembangunan kesejahteraan dan persenjataan, Indonesia tampak berusaha menyeimbangkan keduanya. Pemerintah berusaha memastikan bahwa sektor kesehatan dan pertahanan mendapatkan perhatian yang dibutuhkan dalam menghadapi pandemi dan ancaman keamanan.
Keputusan ini mencerminkan realitas sebagai negara yang harus mempertahankan kedaulatan dan keamanan di tengah tantangan kesehatan global, memastikan bahwa baik 'butter' maupun 'guns' mendapat perhatian yang proporsional dalam RAPBN 2023.
"Negara kerap menghadapi situasi dilema, apakah harus mendahulukan pembangunan kesejahteraan (butter) atau persenjataan (guns)," Tutup Anton.
Editor : Mahesa Apriandi
Artikel Terkait
