JAKARTA, iNewsBanten- Perwakilan sivitas akademika sedikitnya dari sembilan kampus di Indonesia ramai-ramai mengkritisi demokrasi pada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), sejak
Puluhan kampus dan lembaga telah menyuarakan keresahan terkait kemunduran demokrasi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Para sivitas akademika menuntut agar Pemilu 2024 berlangsung jujur dan adil.
Berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta telah menyampaikan petisi dan kritik dalam sepekan terakhir. Tercatat, ada 29 kampus dan lembaga yang telah menyuarakan desakannya.
Berikut daftar kampus dan lembaga yang telah menyuarakan kritik terkait nasib demokrasi di era Presiden Jokowi.
1. UGM, 31 Januari 2024
2. UII, 1 Februari 2024
3. Universitas Khairun Ternate, 1 Februari 2024
4. Unand, 2 Februari 2024
5. UIN Sunan Kalijaga, 2 Februari 2024
6. UNHAS, 2 Februari 2024
7. Universitas Lambung Mangkurat, 2 Februari 2024
8. Universitas Atma Jaya, 2 Februari 2024
9. UI, 2 Februari 2024
10. UMY, 3 Februari 2024
11. UAD, 5 Februari 2024
12. Universitas Sanata Dharma, 12 Februari 2024
13. APMD, 6 Februari 2024
14. Unpad, 3 Februari 2024
15. Universitas Muhammadiyah Babel, 2 Februari 2024
16. UIN Syarif Hidayatulah, 5 Februari 2024
17. Universitas Pendidikan Indonesia, 5 Februari 2024
18. UNAIR, 5 Februari 2024
19. LP3ES, 3 Februari 2024
20. Persatuan Gereja-gereja Indonesia
21. UMS, 5 Februari 2024
22. Universitas Janabadra Yogyakarta, 5 Februari 2024
23. Universitas Brawijaya, 5 Februari 2024
24. Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia
25. STF Driyarkara, 5 Februari 2024
26. Universitas Islam Malang, 3 Februari 2024
27. IPB University, 3 Februari 2024
28. Universitas Trunojoyo Madura, 7 Februari 2024
29. Universitas Sriwijaya, 4 Februari 2024
UGM
Sejumlah sivitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) yang terdiri dari guru besar, dosen, mahasiswa hingga alumni membacakan Petisi Bulaksumur, Rabu (31/1/2024). Petisi itu merupakan kritik terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dianggap telah melakukan tindakan menyimpang di tengah proses demokrasi.
Berdasarkan hasil pencermatan dinamika perpolitikan beberapa bulan terakhir, mereka prihatin atas tindakan menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan dan keadilan sosial oleh Jokowi yang juga sebagai alumnus UGM.
"Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada," bunyi Petisi Bulaksumur yang dibacakan sivitas akademika UGM, Koentjoro, dikutip, Rabu (31/1/2024).
UII
Rektor UII Yogyakarta Fathul Wahid mengeluarkan pernyataan sikap atas kondisi perkembangan politik nasional menjelang Pemilu 2024.
Pernyataan sikap ini menyusul adanya gejala praktik penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan yang ditunjukkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Selain itu, Presiden Jokowi juga dinilai telah memudarkan sikap kenegarawanan dalam tubuh pemerintahan Indonesia.
"Indikator utamanya adalah pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan yang proses pengambilannya sarat dengan intervensi politik dan dinyatakan terbukti melanggar etika hingga menyebabkan Ketua MK, Anwar Usman, diberhentikan," kata Prof Fathul Wahid dalam surat pernyataan sikap yang dibacakan di Auditorium Prof KH Kahar Muzakir Kampus Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Kamis (1/2/2024).
Dia mengungkapkan, gejala tersebut diperjelas saat Presiden Jokowi menyatakan ketidaknetralan institusi kepresidenan dengan membolehkan presiden berkampanye dan berpihak.
UI
Puluhan Guru Besar dan alumni Universitas Indonesia (UI) menyampaikan keprihatinan dan keresahan atas hancurnya tatanan hukum dan demokrasi di Indonesia menjelang Pemilu 2024. Pernyataan sikap ini disampaikan di halaman Rektorat Kampus UI, Depok, Jawa Barat, Jumat (2/2/2024).
"Kami, sivitas akademika Universitas Indonesia prihatin atas hancurnya tatanan hukum dan demokrasi," kata Ketua Dewan Guru Besar UI Harkristuti Harkrisnowo.
Menurut Harkristuti, hilangnya etika bernegara dan bermasyarakat, terutama korupsi dan nepotisme telah menghancurkan kemanusiaan.
"Dan merampas akses keadilan kelompok miskin terhadap hak pendidikan, kesehatan, layanan publik, dan berbagai kelayakan hidup," katanya.
Unpad
Sivitas akademika Universitas Padjadjaran (Unpad) menyampaikan petisi seruan "Selamatkan Negara Hukum yang Demokratis, Beretika dan Bermartabat" di Gerbang Pintu Utama Kampus Dipatiukur, Kota Bandung, Sabtu (3/2/2024). Petisi seruan yang disampaikan para guru besar, dosen, dan mahasiswa Unpad itu berisi kritikan terhadap menurunnya kualitas demokrasi selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ketua Senat Akademik Unpad, Prof Ganjar Kurnia mengatakan, sebagai bentuk tanggung jawab kaum intelektual, sivitas akademika Unpad menyerukan agar pelaksanaan demokrasi harus menjunjung tinggi etika dan norma hukum yang bersandar pada Pancasila dan UUD 1945.
"Hukum tidak hanya teks semata, melainkan juga nilai dan prinsip yang ada di dalamnya serta dijalankan secara konsisten," ucap Ganjar.
Ganjar juga meminta, Jokowi dan para elite politik harus menjadi contoh keteladanan kepatuhan terhadap hukum dan etika. Bukan justru menjadi contoh melanggar etika, apa yang diucap tidak sesuai dengan kenyataan.
"Negara dan pemerintah beserta aparaturnya harus hadir sebagai pengayom, penjaga, dan fasilitator pelaksanaan demokrasi yang berintegritas dan bermartabat dengan menjaga jarak yang sama dengan para kontestan pemilu," katanya
Editor : Mahesa Apriandi
Artikel Terkait
