“Bukan hanya dipindahkan kampung halaman kami, tapi kami pun di gundahkan secara budaya dan usaha nya, dimana kami harus mengikuti jaman dimana kami harus bekerja, saat itu pun kami pernah ditawarkan bahwa ketika pindah kami dijanjikan 70 persen mengakomodir masyarakat lokal, tapi sampai dengan saat ini tidak terealisasi, dan sampai saat ini tanah fasos dan fasum dan fasilitas untuk ibadah belum terselesaikan, dan dengan ada nya gugatan dari PB Al khairiyah itu jelas dan semua nya kita nyatakan benar dan kontribusi Krakatau Posco khusus nya masyarakat bedol desa belum kami rasakan” katanya.
Selain itu, Samsul pun menyinggung perihal SK Gubernur Jawa Barat (saat itu belum dibentuk Provinsi Banten, red) nomor 336 Tahun 1973 dimana poin dari SK tersebut yakni PT. KS harus memperhatikan tenaga kerja, tanah wakaf diganti tanah wakaf, bukan dibayar, rumah ibadah ganti rumah ibadah, fasilitas social diganti fasilitas sosial, apa bila KS berdalih, lanjut samsul, sudah di bayar maka itu batal demi hukum, karena dalam SK 336 harus diganti secara fisik, bukan transaksional.
“Di SK 336, di nyatakan harus diganti secara fisik, bukan transaksional, tidak dicantumkan bahwa bisa diganti dengan uang, yang ada harus diganti dengan fisik nya, dan dalam perjalanan nya itu pun tidak dilaksanakan, untuk itu apa yang di gugat secara oleh PB Alkaeriyah itu merupakan keluh kesah masyarakat” jelasnya.
Dalam hal ini mewakili masyarakat, Samsul berharap ada nya audiensi dengan pihak PT.KS maupun PT.KP yang sampai dengan saat ini dikatakan nya sudah berjuang selama 49 tahun.
Editor : Mahesa Apriandi
Artikel Terkait
