Kritik ini tidak hanya menuntut kebijakan yang lebih substantif, kata Hakim, tetapi juga menantang gaya kepemimpinan yang dianggap terjebak dalam formalitas tanpa solusi konkret.
Hakim meneruskan bahwa poster yang menyebar di Kota Tangerang yang menyematkan 'penghargaan' ironis seperti 'Juara 1 Pemimpin Gemar Seremonial'—bukan sekadar satire, melainkan cermin kekecewaan warga terhadap janji kampanye yang belum terartikulasi dalam 100 hari pertama kepemimpinan Sachrudin-Maryono.
"Gerakan sipil di balik kritik ini sesungguhnya sedang melakukan 'accountability tracking': mengingatkan publik bahwa program 3G (Gampang Kerja, Gampang Sekolah, Gampang Sembako) yang dijanjikan dalam kampanye justru menuai tiga masalah: ketimpangan akses, minimnya inovasi, dan pendekatan yang teknokratik tanpa empati sosial," tambahnya
Abdul Hakim juga menyoroti pada masa kampanye, duet (Sachrudin-Maryono) ini menjanjikan efisiensi birokrasi dan pemerataan layanan, tetapi poster menyoroti bagaimana 'Gampang Sekolah' justru mengabaikan kesejahteraan guru, sementara 'Gampang Sembako' tidak menyentuh akar mahalnya harga pangan.
"Kritik terhadap 'on-the-job training' yang disebut proyek pembodohan publik juga menarik: program ini dianggap sekadar lip service, alih-alih solusi struktural untuk pengangguran. Gerakan sipil di sini bertindak sebagai 'watchdog' yang memaksa pemerintah mengingat bahwa janji kampanye bukanlah slogan, melainkan kontrak sosial," tegas Hakim ketika menguliti janji kampanye Sachrudin-Maryono.
Selanjutnya, Hakim mengingatkan yakni poster ini adalah alarm, yang artinya jika pemerintah hanya berpuas diri dengan seremonial dan jargon, sementara masalah warga diabaikan, gerakan sipil tidak akan berhenti pada selebaran—ia bisa berkembang menjadi resistensi yang lebih masif. Tantangan bagi Sachrudin-Maryono bukanlah menghapus poster, melainkan membuktikan bahwa 3G bukanlah tiga huruf kosong.
Editor : Mahesa Apriandi
Artikel Terkait
