Lebih jauh, Karang Taruna juga menyoroti aktivitas tambang ilegal dan pengerukan tanah di sejumlah titik hulu dan sekitar kawasan industri, yang diduga memperparah sedimentasi dan penyempitan saluran air. Aktivitas tersebut, kata Edi, kerap luput dari pengawasan, bahkan terkesan dibiarkan oleh oknum tertentu.
“Kalau drainase ditutup pagar, lalu di hulu ada aktivitas tambang ilegal yang merusak kontur tanah dan mempercepat pendangkalan, banjir itu hanya soal waktu. Pertanyaannya, di mana fungsi pengawasan?” tegasnya.
Edi menyebut, persoalan ini tak bisa lagi diselesaikan dengan pendekatan tambal sulam. Ia mendesak audit menyeluruh terhadap kawasan industri, termasuk legalitas pagar, izin lingkungan, serta dampaknya terhadap sistem drainase kota. Selain itu, ia meminta penindakan tegas terhadap tambang ilegal dan oknum yang membekingi aktivitas tersebut.
Karang Taruna Cilegon juga memperingatkan bahwa ketiadaan langkah konkret dari pemerintah dan industri berpotensi memicu konflik sosial di tengah masyarakat yang terus dirugikan. Warga, kata Edi, tidak bisa terus-menerus diminta bersabar sementara banjir berulang merusak rumah, jalan, dan aktivitas ekonomi mereka.
“Kami tidak ingin ada ledakan emosi masyarakat. Tapi kalau suara warga terus diabaikan, ini berbahaya. Pemerintah dan industri harus duduk bersama secara terbuka, bukan sekadar janji,” ujarnya.
Karang Taruna menegaskan akan terus mengawal isu ini secara kritis, menyuarakan aspirasi warga, serta mendorong dialog yang transparan antara masyarakat, pelaku industri, dan Pemerintah Kota Cilegon. Mereka menuntut solusi konkret, bukan sekadar penanganan darurat yang berulang setiap musim hujan.
“Banjir ini bukan takdir alam semata. Ada kebijakan yang keliru, ada pengawasan yang lemah, dan ada kepentingan yang selama ini lebih diutamakan daripada keselamatan warga,” pungkas Edi.
Editor : Mahesa Apriandi
Artikel Terkait
