PAMULANG, iNewsBanten - Pemerintah Kota Tangerang Selatan meluncurkan portal data sosial ekonomi terintegrasi bernama Data Rakyat Tangerang Selatan atau Datara untuk mendukung perencanaan hingga evaluasi pembangunan agar lebih tepat sasaran.
Peluncuran dan sosialisasi platform tersebut digelar di Ruang Blandongan, Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Selatan, pada Kamis, 10 September 2026.
Asisten Daerah I Kota Tangerang Selatan Chaerudin menyampaikan bahwa kehadiran portal ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat pengambilan keputusan agar lebih efektif dan optimal. Ia menegaskan pentingnya data yang presisi dalam memetakan kebutuhan publik secara langsung.
"Data merupakan komponen penting dalam pembangunan. Kebijakan yang baik harus dibangun berdasarkan informasi yang tepat mengenai kondisi dan kebutuhan masyarakat. Sehingga, kita hadirkan Datara untuk tujuan itu," ujar Chaerudin.
Ketersediaan data yang akurat, terintegrasi, mutakhir, serta dapat dipertanggungjawabkan sangat krusial di berbagai bidang prioritas, seperti penanganan kemiskinan, penyaluran bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan masyarakat.
Dalam kerangka ini, Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang diimplementasikan melalui Datara menjadi fondasi vital bagi penguatan tata kelola data di tingkat daerah.
"Kehadiran DTSEN yang kita implementasikan dalam bentuk platform Datara ini menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola data sosial dan ekonomi bagi Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Hal ini juga memberikan peluang untuk memperkuat pembangunan yang semakin tepat sasaran dan berbasis pada kondisi nyata masyarakat," jelasnya.
Chaerudin menekankan bahwa Datara dirancang bukan sekadar aplikasi biasa, melainkan portal utama yang menyokong seluruh proses pembangunan daerah dari hulu ke hilir.
"Datara kita hadirkan sebagai portal data sosial ekonomi terintegrasi yang membantu Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam memanfaatkan data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program pembangunan," kata dia.
Sistem ini memungkinkan setiap perangkat daerah mengakses informasi sosial ekonomi sesuai wewenangnya, melakukan pemetaan visual, menganalisis data, serta menggunakannya sebagai acuan perumusan kebijakan.
Editor : Mahesa Apriandi
Artikel Terkait
