Petisi tersebut memuat sedikitnya tiga tuntutan utama. Pertama, meminta keterbukaan data pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten Bogor agar dapat diakses masyarakat.
Kedua, mendesak proses hukum terhadap setiap dugaan tindak pidana korupsi dilakukan secara profesional, transparan, dan tidak tebang pilih.
Ketiga, mendorong penguatan pengawasan berbasis masyarakat dengan melibatkan elemen sipil dan warga dalam mengawal penggunaan anggaran daerah.
“Intinya, kami ingin tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bogor semakin terbuka dan dapat diawasi masyarakat. Kami juga mendesak setiap dugaan tindak pidana korupsi diproses secara profesional dan tidak tebang pilih,” ucap Riswan.
Gerakan pengumpulan petisi ini diharapkan menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi sekaligus memperkuat partisipasi publik dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bogor.
Editor : Mahesa Apriandi
Artikel Terkait
