Menurut Deden, pembentukan tim terpadu bertujuan menyatukan kekuatan pengawasan yang selama ini berjalan secara sektoral. Dengan koordinasi tersebut, pemerintah dapat memantau berbagai kewajiban perusahaan secara lebih menyeluruh, mulai dari pajak, perizinan, ketenagakerjaan hingga lingkungan hidup.
Ia berharap langkah ini tidak hanya meningkatkan kepatuhan perusahaan, tetapi juga mendorong optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) untuk mendukung pembangunan di Provinsi Banten.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten, Raden Berly Rizky Natakusumah, menjelaskan bahwa tunggakan Rp4,3 miliar tersebut berasal dari 430 unit kendaraan milik 50 perusahaan. Sebagian besar perusahaan beroperasi di wilayah Tangerang.
Editor : Mahesa Apriandi
Artikel Terkait
