SERANG, iNewsBanten - Pemerintah Provinsi Banten memperkuat pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban kepada daerah. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Deden Apriandhi Hartawan, menyiapkan tim terpadu lintas organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mengoptimalkan penagihan pajak sekaligus memastikan perusahaan menaati aturan yang berlaku.
Langkah tersebut dilakukan setelah 37 dari 50 perusahaan yang dipanggil Pemprov Banten terkait tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB) senilai Rp4,3 miliar tidak memenuhi undangan pemerintah.
Deden menegaskan, perusahaan yang belum hadir tidak akan dibiarkan begitu saja. Pemprov Banten akan melakukan pendekatan langsung melalui tim gabungan yang melibatkan sejumlah OPD sesuai bidang pengawasan masing-masing.
“Yang hari ini tidak hadir berarti membangkang. Nanti akan kita datangi langsung dengan tim-tim itu,” ujar Deden saat rapat koordinasi penagihan pajak di Pendopo Gubernur Banten, Selasa (10/11/2026).
Editor : Mahesa Apriandi
Artikel Terkait
