SERANG, iNewsBanten.id – Dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam pengurusan pemecahan sertifikat tanah di Kantor Pertanahan (Kantah) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Serang kembali terungkap dalam persidangan. Dua orang pengembang mengaku pernah dimintai sejumlah uang di luar biaya resmi untuk memperlancar proses pengurusan sertifikat.
Keterangan tersebut disampaikan dalam sidang lanjutan perkara dugaan pungli berkedok dana taktis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Serang, Kamis (12/11/2026).
Saksi dari pengembang Perumahan Sukawana Asri, Frenky Budianto, mengaku mengeluarkan uang sebesar Rp616 juta untuk mengurus pemecahan 464 sertifikat tanah. Menurutnya, terdakwa Ade Kusnandar, mantan Koordinator Substansi Pengukuran pada Seksi Survei dan Pemetaan Kantah BPN Kota Serang, menetapkan tarif Rp1,6 juta untuk setiap sertifikat.
Frenky mengatakan, tarif tersebut disampaikan sebagai biaya keseluruhan atau all-in. Ia mengaku tidak mengetahui secara rinci berapa biaya yang masuk ke Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
"Saya tidak tahu Yang Mulia, karena memang dari awal permintaan dengan Rp1.600.000 itu ya sudah all-in," ungkap Frenky di hadapan majelis hakim.
Ia juga menegaskan bahwa permintaan pembayaran tersebut berasal dari Ade Kusnandar.
Sementara itu, saksi lainnya, Apriyanto Dwi Putra, pengembang Perumahan Kedaton Grande dari PT Inti Sarana Putra Perkasa, mengaku pernah dimintai uang Rp50 juta oleh terdakwa Ahmad Munardi alias Ase, mantan Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran (Kasi PHP).
Menurut Apriyanto, permintaan tersebut disampaikan saat dirinya mempertanyakan proses pemecahan sertifikat yang belum kunjung selesai. Saat itu, Ahmad Munardi menawarkan percepatan pengurusan dengan meminta dana taktis sebesar Rp50 juta.
"Kata Pak Ase kalau memang mau cepat berkasnya, ada dana taktisnya. Dan itu Rp50 juta dia meminta," kata Apriyanto.
Namun, Apriyanto mengaku menolak permintaan tersebut karena tidak memiliki uang sebesar yang diminta.
Selain itu, Apriyanto juga mengungkapkan pernah memberikan uang kepada Ade Kusnandar saat mengurus pemecahan sertifikat pada 2021 hingga 2022.
Pada 2021, ia mengaku menyerahkan uang sebesar Rp4,5 juta. Kemudian pada 2022, kembali memberikan uang tunai sebesar Rp15 juta dan Rp3 juta.
Apriyanto menegaskan, pemberian uang tersebut tidak termasuk pembayaran PNBP yang dilakukan melalui mekanisme resmi menggunakan kode billing.
"Beda, kalau PNBP pakai billing," ujarnya.
Kesaksian kedua pengembang tersebut semakin mengungkap dugaan adanya permintaan uang di luar ketentuan resmi dalam proses pengurusan pemecahan sertifikat tanah di Kantah BPN Kota Serang.
Dalam perkara ini, terdapat enam orang yang menjadi terdakwa. Mereka yakni mantan Kepala Kantor Pertanahan Kota Serang Taufik Rokhman, mantan Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Pit Gunawan, Ahmad Munardi dan Deni Marzuki.
Sementara dua terdakwa lainnya berasal dari Seksi Survei dan Pemetaan, yakni Ade Kusnandar dan Gunawan Wibisana.
Sidang perkara dugaan pungli tersebut masih berlanjut dengan menghadirkan sejumlah saksi untuk mengungkap fakta-fakta dalam persidanga
Editor : Mahesa Apriandi
Artikel Terkait
