Pebrianto mempertanyakan dasar ilmiah yang digunakan dalam menggulirkan wacana pemindahan tersebut. Ia meminta pemerintah membuka hasil kajian secara transparan, termasuk potensi ancaman terhadap keselamatan satwa apabila dipindahkan ke kawasan dengan karakteristik lingkungan berbeda.
Menurutnya, alasan ancaman bencana alam seperti tsunami dan aktivitas vulkanik memang perlu diperhitungkan. Namun, pemerintah juga harus menjelaskan strategi mitigasi yang dapat dilakukan di kawasan Ujung Kulon sebelum menentukan pilihan pengembangan habitat di luar Banten.
"Kalau persoalannya ancaman bencana, pemerintah harus menjelaskan sejauh mana mitigasi sudah disiapkan. Jangan sampai persoalan konservasi dijawab dengan kebijakan yang belum benar-benar dipahami masyarakat. Nasib badak Jawa tidak boleh dipertaruhkan," tegasnya.
Ia juga meminta Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian terhadap munculnya penolakan dari masyarakat dan pemerintah daerah. Menurut Pebrianto, kritik terhadap sebuah kebijakan merupakan bagian dari kontrol publik yang harus dihormati pemerintah.
Editor : Mahesa Apriandi
Artikel Terkait
