"Pemerintah harus mendengarkan suara masyarakat Banten. Jangan sampai keputusan yang menyangkut kekayaan alam daerah justru dibicarakan tanpa melibatkan masyarakatnya. Presiden Prabowo perlu memastikan kebijakan lingkungan tidak berjalan sepihak," katanya.
Pebrianto menilai polemik tersebut juga menjadi ujian terhadap komunikasi politik pemerintah pusat dengan daerah. Terlebih, di tengah munculnya dukungan sejumlah elite politik terhadap wacana kepemimpinan Prabowo dua periode, pemerintah tetap dituntut menunjukkan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
"Persoalannya bukan sekadar siapa yang berkuasa atau berapa periode pemerintahan berjalan. Yang harus dijawab adalah apakah kebijakan pemerintah benar-benar mendengarkan rakyat dan mampu melindungi kekayaan alam Indonesia," ujarnya.
SIJHI Banten meminta Kementerian Kehutanan melibatkan akademisi, pakar konservasi, aktivis lingkungan, serta masyarakat sekitar Ujung Kulon dalam setiap tahapan kajian. Organisasi tersebut juga mendorong penguatan pengawasan kawasan, pencegahan perburuan liar, dan perlindungan ekosistem yang menjadi habitat badak Jawa.
"Jangan sampai Banten kehilangan badak Jawa karena keputusan yang tidak melibatkan masyarakat. Selamatkan badaknya, lindungi habitatnya, dan dengarkan aspirasi rakyat Banten," pungkas Pebrianto.
Editor : Mahesa Apriandi
Artikel Terkait
