Subsidi Motor dan Mobil Listrik, Demokrat: Dimana Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia?

TANGERANG, iNewsBanten – Deputi Bidang Komunikasi dan Stategi DPP Partai Demokrat, Ricky Kurniawan dengan tegas menolak ide pemberian subsidi bagi pembelian motor dan mobil listrik.

Menurutnya, ide pemberian subsidi atas pembelian motor dan mobil listrik sarat kepentingan kelompok pengusaha dan pejabat yang berada di lingkaran Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Baca Juga

Resmi! Partai Demokrat Usung Andra Soni - Dimyati Natakusumah di Pilgub Banten

Dikatakan Ricky Kurniawan, bahwa ide pemberian subsidi motor dan mobil listrik itu terbilang sangatlah aneh, karena ide tersebut datang bukan dari permintaan masyarakat luas. Namun datang dari pejabat pemerintah yang berada di lingkaran Presiden Jokowi. 

Atas hal tersebut, pemberian subsidi motor dan mobil listrik menurutnya hanya ajang perlombaan bagi para pejabat untuk meraup keuntungan di atas penderitaan rakyatnya.

“Pejabat berlomba-lomba mengeruk keuntungan yang disubsidi pemerintah,” katanya, dikutip dari akun twitter @RicKY_KCh pada Jumat 2 Desember 2022.

Baca Juga

Anas Urbaningrum Besok Bebas, Minta Para Pendukung untuk Tertib dan Tidak Buat Gaduh

Ricky Kurniawan menilai, bahwa sebenarnya tidak ada urgensinya pemerintah memberikan subsidi pada pembelian motor atau mobil listrik.

Justru kata dia, pemerintah seharusnya mengalokasikan subsidi kepada sektor-sektor yang menjadi hajat hidup orang banyak. Seperti subsidi pupuk, dan subsidi BBM, juga bentuk subsidi lainnya yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

“Sementara itu subsidi untuk rakyat kecil seperti BBM, pupuk, malah dikurangi,” katanya.

Baca Juga

Tegas, Partai Demokrat Tolak Sistem Proporsional Tertutup: Malapetaka bagi Demokrasi di Indonesia

Politisi Partai Demorat ini menilai, bahwa sangat tidak adil jika pemberian subsidi atas pembelian motor dan mobil listrik ini diberlakukan, apalagi di tengah penderitaan masyarakat yang disebabkan akibat keinaikan harga BBM.

“Dimana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?” tutupnya.

Editor : Mahesa Apriandi