BPS: 800.000 Rumah di Banten Tidak Layak Huni, Kabupaten Tangerang Terbanyak
Tangerang, iNews Banten - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sekitar 800.000 rumah di Provinsi Banten masuk kategori tidak layak huni (RTLH). Kabupaten Tangerang menjadi daerah dengan jumlah RTLH terbanyak, yakni mencapai 205.000 unit.
Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan ratusan ribu RTLH tersebut tersebar di delapan kabupaten/kota di Provinsi Banten.
"Ternyata di Provinsi Banten ada 800 ribuan yang rumahnya tidak layak huni," ujar Amalia di Tangerang, Rabu (18/11/2026).
Selain Kabupaten Tangerang, Kabupaten Pandeglang tercatat memiliki 162.000 RTLH dan Kabupaten Lebak sebanyak 128.000 unit. Kemudian Kota Tangerang sebanyak 126.000 unit dan Kota Tangerang Selatan 78.171 unit.
Sementara itu, Kabupaten Serang memiliki 73.600 RTLH, Kota Serang 17.800 unit, dan Kota Cilegon sebanyak 9.400 unit.
Amalia menjelaskan, masyarakat pemilik RTLH tersebut berada dalam kelompok desil 1 hingga 4. Selain kondisi ekonomi, kelayakan penerima bantuan juga mempertimbangkan kondisi fisik bangunan.
Kriteria rumah tidak layak huni antara lain memiliki fondasi rapuh, dinding rusak, serta kondisi atap yang berpotensi roboh.
"Bangunannya rusak, lalu kemudian fondasinya rapuh, temboknya rusak dan atapnya misalnya sudah mau roboh. Itu kriteria fisik dari Menteri Perumahan," jelasnya.
Di sisi lain, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, alokasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah di Provinsi Banten meningkat pada 2026.
Pada 2025, alokasi program tersebut sebanyak 1.762 unit. Jumlahnya meningkat menjadi 11.865 unit pada 2026.
"Kenaikan jumlah ini terjadi karena Presiden tidak sabar ingin cepat membantu masyarakat agar rumahnya layak huni," ujar Maruarar.
Kabupaten Tangerang mendapatkan alokasi terbanyak, yakni 4.013 unit. Selanjutnya, Kabupaten Pandeglang sebanyak 2.143 unit, Kabupaten Lebak 1.823 unit, dan Kabupaten Serang 1.788 unit.
Adapun alokasi untuk Kota Serang sebanyak 583 unit, Kota Tangerang 572 unit, Kota Tangerang Selatan 526 unit, dan Kota Cilegon 417 unit.
Maruarar menegaskan, program bedah rumah tersebut tidak dipungut biaya. Dia meminta masyarakat ikut mengawasi pelaksanaan program agar tidak terjadi penyimpangan.
"Saya sudah sampaikan, program bedah rumah Pak Prabowo gratis, tanpa dipungut biaya, kita kawal di lapangan, supaya benar-benar tidak ada penyimpangan di lapangan. Kalau ada, foto, videoin, viralin," tegasnya.
Editor: Mahesa Apriandi