Penanganan Stunting, Inflasi dan Stabilitas Harga oleh Pemprov Banten Dinilai Gagal

SERANG, iNewsBanten - Gerakan Mahasiswa Desa (Gemahesa) Indonesia menyoroti kebijakan Al Muktabar yang Kontroversial, menindaklanjuti hal tersebut Gemahesa Indonesia akan melayangkan surat ke Kemendagri untuk meminta hasil evaluasi kinerja selama 8 Bulan menjabat Pj Gubernur Banten terkait soal inflasi, stunting dan stabilitas harga di wilayah Banten.

Ketua umum Gerakan Mahasiswa Desa (Gemahesa) Indonesia Abroh Nurul Fikri menjelaskan dalam kepemimpinan Al Muktabar di provinsi Banten tidak mengalami perubahan, tercatat masih banyak permasalahan terjadi di masyarakat dan lingkungan pemerintah Provinsi Banten, saat diwawancarai pada hari Juma't (3/2/2023).

Baca Juga

Pj Gubernur Banten Al Muktabar : Penanganan Stunting Harus Dilakukan Secara Konstan

"Al Muktabar sering melakukan manuver politik dalam membuat kebijakan seperti perampingan SOTK. selain itu, terkait  soal stunting, Inflasi dan stabilitas harga diduga manipulatif data dan tidak transparan serta terkesan cenderung ABS (Asal Bapak Senang)," ujarnya.

Pj Gubernur Banten Al Muktabar saat di wawancarai soal kebijakan di Pemprov Banten (foto istimewa)

Editor : Mahesa Apriandi