Dalam Rapat Komisi 1 DPR dan TNI, KSAD Dudung 2 Kali Tak Ikut Raker

JAKARTA, iNewsBanten - Tentara Nasional Indonesia (TNI) Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman tidak menghadiri rapat kerja TNI dengan Komisi I DPR RI beberapa waktu lalu. Ini merupakan kali kedua dia absen dalam rapat tersebut.

KSAD Dudung mengatakan, dia sedang memenuhi undangan Korea Selatan dan Jepang sehingga tak bisa menghadiri pertemuan tersebut.

Baca Juga

KSAD Jenderal Dudung Amanatkan Prajuritnya Hentikan Protes ke Effendi Simbolon

"Jadi begini ya, kalau negara luar itu sangat tertib. Jadi Korea maupun Jepang sudah mengundang saya dua kali. Bahkan Kepala Staf Angkatan Korea dan Jepang sudah datang ke tempat saya," ujarnya usai Rapat Pimpinan (Rapim) TNI di Museum Satria Mandala, Jakarta Selatan, Kamis (9/2/2023).

Sebelumnya, KSAD Dudung juga absen saat rapat bersama Komisi I DPR pada 5 September 2022.

"Di kita ini dinamikanya tinggi sehingga dua kali 'menggagalkan' eh bukan menggagalkan, jadi pernah mencancel kunjungan balik ke sana," katanya.

Baca Juga

Panglima TNI Mutasi 109 Perwira Tinggi, Kapuspen Berganti

Menurut Dudung, dia merasa tak enak apabila tak memenuhi undangan negara tersebut. Sebab kata dia, Jepang dan Korea Selatan merupakan negara yang tertib.

"Nah sedangkan mereka itu tertibnya itu, apabila kita sudah ada jawaban kita akan ke sana, ditentukan tanggalnya, kemudian mereka langsung mengajukan anggaran ke Kementerian Pertahanan sehingga anggaran itu turun dari Kementerian atau negara," ucapnya.

"Kedua lagi ada kegiatan-kegiatan waktu di sini. Nah ketiganya mereka sangat memohon sekali untuk datang karena mengembalikan anggaran dua kali ke pemerintah. Kan itu tidak bagus bagi mereka. Nah itu dianggarkan di semester I bagi mereka. Akhirnya saya datang ke sana," ucapnya.

Menurutnya, kedua negara tersebut telah menggelontorkan dana untuk kedatangannya. Apabila dibatalkan, dia merasa tidak enak.

"Nah ini yang dipahami oleh kita. Beda kalau di Indonesia, fleksbilitasnya tinggi. Misal ada KSAD kunjungan, oke silakan mumpung kita kosong. Nah karena kita punya anggaran untuk itu. Tapi kalau mereka tidak. Anggarannya harus dipahami juga oleh DPR, hal-hal seperti ini, karena berbeda," katanya.

Editor : Mahesa Apriandi