SKAK Soroti Polemik Seleksi PPPK Kota Tangerang, Desak Pj. Wali Kota Copot Kadis BKPSDM

Secara eksplisit disampaikan oleh para orator “ini merupakan kegagalan dan ketidakseriusan yang dilakukan oleh Kelapa Dinas BKPSDM dalam mengangkat martabat ‘abdi negara’ yang terdepan melayani masyarakat,” pungkas Sandhi Martha Praja, orator aksi solidaritas itu.

Selain itu, SKAK menyoroti ketidakjelasan aturan terkait pengajian dan status pengawai PPPK. Kekhawatiran muncul terkait kemungkinan pemutusan hubungan kerja secara sepihak. SKAK mengkritisi rencana penggunaan pihak ketiga [outsourcing] untuk mengakomodasi THL yang gagal menjadi PPPK dengan menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU).

“Pj. [Pejabat Wakikota Tangerang] yang berwewenang hari ini untuk mencopot Kepala BKPSDM karena tidak mensejahterakan ribuan THL,” tandas Fachrian. SKAK menyematkan dua hal kepada Pj. Walikota Tangerang, Nurdin, [1] mencopot Kepala BKPSDM Kota Tangerang; [2] memastikan ribuan THL diangkat menjadi PPPK penuh waktu.

Sampai mengakhiri aksi SKAK di gerbang Gedung Cisadane, Kepala Dinas BKPSDM Kota Tangerang ataupun pejabat lainnya tidak keluar dari gedung menghampiri pendemo.

Terpisah, Pj. Walikota Kota Tangerang Namun, Nurdin mengakui bahwa jumlah formasi yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah THL yang ada, terutama yang didominasi oleh tenaga teknis.

“Karena itu, masih banyak THL yang belum terserap,” kata Nurdin.

Nurdin juga melanjutkan bahwa untuk mereka yang tidak lolos seleksi akan diusulkan untuk menjadi PPPK paruh waktu.

"Harapannya, semua THL akan bertransformasi menjadi tenaga PPPK, baik dalam kategori PPPK penuh maupun PPPK paruh waktu,” lanjut Nurdin.

Editor : Mahesa Apriandi