Kuasa Hukum Zakiyah-Najib Hamas: Hakim MK Tidak Cermat dalam Putusan PSU

SERANG, iNewsBanten - Tim Kuasa hukum pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Serang Nomor urut 02 Ratu Zakiyah-Najib Hamas, merespon putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/25 yang memutuskan pemungutan suara ulang (PSU) di pilkada Kabupaten Serang.
Ketua Tim Kuasa Hukum Paslon Bupati dan Wakil Bupati Serang Nomor urut 02 Ratu Zakiyah- Najib Hamas, Cecep Azhar Hakim dalam hal ini telah bertindak keliru dan tidak cermat dalam menerapkan hukum. Menurutnya, hakim tidak menerapkan pasal 158 undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (UU Pilkada).
Adapun pasal 158 UU Pilkada mengatur pasangan calon kepala daerah dapat mengajukan permohonan pembatalan keputusan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPUD Provinsi/Kabupaten/Kota dengan ketentuan bila memenuhi syarat selisih suara mulai 2 persen hingga 0,5 persen tergantung dari jumlah penduduk di provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.
Editor : Mahesa Apriandi