70 Ribu Warga Cilegon Kehilangan Akses Jaminan Kesehatan, Pemerintah Diminta Bertindak Transparan

Ia menyebut pencoretan status peserta PBI BPJS Kesehatan dilakukan berdasarkan data pembaruan dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang dianggap tidak mencerminkan realitas di lapangan. Menurutnya, banyak warga yang masih miskin justru terhapus dari daftar hanya karena dinilai “naik kelas” secara ekonomi, meski faktanya hanya memiliki sepeda motor bekas atau ponsel murah.

"Realitas kemiskinan tidak bisa diukur semata lewat algoritma. Banyak warga tetap hidup susah meski punya kendaraan atau handphone,” tegas Deni yang akrab disapa Abah Jen.

CEW juga menilai penggunaan sistem desil ekonomi sebagai acuan telah menciptakan diskriminasi administratif yang merugikan kelompok rentan.

Selain itu, Deni juga menyoroti beban tambahan 14 ribu warga yang kini harus ditanggung langsung oleh APBD Kota Cilegon. Ia khawatir kondisi ini akan mengganggu kestabilan keuangan daerah jika tidak segera ditangani dengan intervensi kebijakan yang terstruktur.

“Jika rumah sakit mulai antre, layanan lambat, dan sistem tidak siap, maka yang dikorbankan adalah rakyat kecil,” kata Abah Jen.

Editor : Mahesa Apriandi