Diduga Dimintai Uang Vaksin, Sopir Muatan Bebek Keluhkan Karantina di Pelabuhan Merak Banten

Karantina Bantah Pungutan

Menanggapi keluhan itu, Teknis Pelayanan Karantina Hewan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) Banten, Sunarto, membantah adanya pungutan liar. Ia menegaskan dokumen yang wajib dipenuhi adalah sertifikat veteriner dari otoritas kesehatan hewan daerah asal, bukan karantina.

“Kalau dokumen tidak lengkap, kami tidak bisa keluarkan sertifikasi untuk ke Sumatera. Harus balik, itu aturan,” kata Sunarto, Kamis, 25 September 2025.

Ia menolak tudingan pungutan Rp25 ribu–Rp50 ribu per ekor. “Kalau memang ada vaksin, biayanya resmi dan jauh lebih murah sesuai PNBP. Jadi kalau ada yang bilang segitu, itu bukan dari kami,” ujarnya.

Terkait dua ekor bebek yang diambil dari sopir lain, Sunarto menjelaskan hal itu bagian dari prosedur pengambilan sampel, bukan vaksinasi. “Itu rutinitas karantina, tindakan pengambilan sampel, bukan vaksin,” katanya.

Menurut Sunarto, aturan karantina ditujukan untuk mencegah penyebaran penyakit unggas ke Sumatera. “Kalau sampai ada yang lolos, dampaknya bisa ribuan. Itu sebabnya dokumen kesehatan hewan wajib dipenuhi,” ucapnya.

Soal saran agar sopir menjual bebek di sekitar Merak, Sunarto menyebut itu hanya opsi yang biasa terjadi di lapangan. “Saya tidak menyuruh jual, hanya bilang biasanya kalau pembawa hewan lain tidak bisa nyebrang, ya dijual di sini,” katanya.

Belakangan beredar kabar kendaraan yang mengangkut 100 ekor bebek itu akhirnya berhasil menyeberang lewat Pelabuhan Eksekutif Merak, meski tanpa dokumen vaksin. 

Editor : Mahesa Apriandi