Aktivis Brantas Soroti Penanganan Banjir di Cilegon, DPRD Akui Banyak Faktor dan Siap Evaluasi

CILEGON, iNewsBanten - Dewan Pimpinan Daerah Barisan Rakyat untuk Transparansi (DPD BRANTAS) Kota Cilegon menilai lemahnya tata kelola lingkungan serta buruknya pengendalian kebijakan pembangunan oleh Pemerintah Kota Cilegon menjadi faktor utama meningkatnya risiko banjir di sejumlah wilayah Kota Cilegon.

Sekretaris Jenderal DPD BRANTAS Kota Cilegon , Setiawan, menyampaikan bahwa banjir yang terus berulang di Kota Cilegon bukan semata-mata disebabkan oleh curah hujan tinggi, melainkan akibat kegagalan pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan lingkungan, menegakkan aturan tata ruang, serta mengendalikan aktivitas pembangunan dan alih fungsi lahan.

“Banjir di Kota Cilegon bukan bencana alam murni, melainkan bencana kebijakan. Lemahnya pengawasan Pemkot Cilegon terhadap pembangunan, kawasan resapan air, serta aktivitas yang merusak lingkungan menjadi penyebab utama,” ujar Setiawan, Jumat (9/1/2026).

Menurut Setiawan, maraknya alih fungsi lahan, penimbunan area rawa dan saluran air, penyempitan drainase, serta pembangunan yang mengabaikan kajian lingkungan telah menghilangkan daya tampung air secara signifikan. Kondisi ini menyebabkan genangan dan banjir dengan cepat terjadi setiap kali hujan turun dengan intensitas sedang hingga tinggi.

“Penanganan banjir oleh Pemkot Cilegon masih bersifat reaktif dan jangka pendek. Tidak ada langkah tegas untuk menyentuh akar persoalan, yakni pembenahan tata ruang dan penegakan hukum lingkungan,” tegasnya.

Selain itu, Setiawan menyoroti lemahnya penindakan terhadap pelanggaran tata ruang dan lingkungan hidup. Sejumlah aktivitas pembangunan dan usaha tetap berjalan meskipun diduga berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan, sementara masyarakat justru menanggung dampak terberat.

Hanya Satu Perda Setahun, Aktivis Desak Evaluasi Kinerja Ketua DPRD Lebak

Ia menambahkan, banjir telah menimbulkan kerugian nyata bagi warga, mulai dari kerusakan rumah dan infrastruktur, terganggunya aktivitas ekonomi, meningkatnya risiko penyakit, hingga hilangnya rasa aman saat musim hujan.

“Jika seluruh instrumen negara tidak bekerja optimal, maka tekanan publik dan gugatan warga menjadi alat kontrol terakhir. Ini bukan penolakan terhadap pembangunan, melainkan tuntutan atas pembangunan yang bertanggung jawab dan berkeadilan,” pungkasnya.

DPD BRANTAS menegaskan akan terus mengawal persoalan banjir di Kota Cilegon dengan mendorong evaluasi total kebijakan tata ruang, audit lingkungan, penertiban aktivitas yang merusak lingkungan, serta pendampingan masyarakat dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang aman dan berkelanjutan.

Menanggapi kondisi tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon, Sokhidin, menyatakan DPRD telah mengingatkan pemerintah daerah agar penanganan banjir dilakukan secara serius, terstruktur, dan menyeluruh, sehingga kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat di wilayah terdampak.

“Saya juga menginformasikan kepada pemerintah agar penanganan banjir ini dilakukan dengan benar, terstruktur, dan menyeluruh. Tujuannya agar masyarakat bisa merasakan rasa aman dengan hadirnya pemerintah dan juga DPRD di daerah-daerah yang terdampak banjir,” ujar Sokhidin. Saat ditemui di kantor DPRD Kota Cilegon, Jumat (9/1/2026).

Ia mengungkapkan, muncul berbagai rumor di tengah masyarakat yang menyebutkan penyebab banjir berasal dari aktivitas tambang batu yang menjamur di wilayah Ciwandan. Namun menurutnya, persoalan banjir di Kota Cilegon tidak bisa disederhanakan hanya pada satu faktor.

“Memang ada masyarakat yang menyampaikan dugaan soal tambang batu, tapi sebenarnya persoalannya tidak hanya itu. Ada banyak faktor lain yang saling berkaitan,” jelasnya.

Sokhidin merinci, selain aktivitas pertambangan dan pengundulan lahan, penyebab banjir juga dipengaruhi oleh buruknya sistem drainase yang tersumbat, penyempitan saluran air, serta adanya pemagaran di kawasan industri yang menghambat aliran air. Kondisi tersebut diperparah dengan pendangkalan saluran air di sejumlah titik.

“Drainase banyak yang tersumbat, dipersempit, bahkan diarahkan ulang. Ditambah lagi adanya pemagaran kawasan industri yang menghambat jalannya air. Akhirnya air meluap ke permukiman warga,” ungkapnya.

Selain faktor darat, Sokhidin juga menyoroti adanya pengaruh pasang laut yang terjadi bersamaan dengan hujan deras, sehingga memicu banjir rob di beberapa wilayah pesisir.

“Kemarin itu berbarengan. Air hujan turun dengan intensitas tinggi, lalu air laut pasang. Jadi ada kombinasi banjir kiriman, banjir lokal, dan banjir rob,” katanya.

Akibat kondisi tersebut, ketinggian banjir di beberapa titik dilaporkan mencapai paha hingga dada orang dewasa. Bahkan, menurut pengakuan warga, sejumlah lokasi yang sebelumnya tidak pernah terdampak banjir kini ikut terendam.

“Beberapa titik yang saya kunjungi, warga bilang biasanya tidak pernah banjir. Ini menunjukkan ada perubahan kondisi lingkungan dan tata kelola yang harus segera dievaluasi,” tegas Sokhidin.

Sebagai langkah ke depan, DPRD Kota Cilegon mendorong Pemerintah Kota Cilegon untuk membangun infrastruktur pengendalian banjir, salah satunya dengan penyediaan kolam atau tampungan air sementara di titik-titik rawan banjir.

“Saya menyarankan agar di titik-titik rawan banjir dibangun tampungan air sementara. Jadi ketika debit air besar, tidak langsung masuk ke drainase, tapi bisa tertahan dulu. Karena dengan kondisi saluran yang dangkal, air langsung meluap ke permukiman,” jelasnya.

Terkait dugaan keterlibatan aktivitas industri dan pertambangan, Sokhidin memastikan DPRD akan melakukan langkah lanjutan melalui mekanisme resmi.

Ades Suntama Aktivis Muda Asal Mancak Kabupaten Serang Dorong Keadilan Gender Lewat Inovasi Buku