Kiamat Pengangguran di Kota Industri: Karang Taruna Cilegon Desak Transparansi Rekrutmen

‎CILEGON, iNewsBanten.id – Persoalan penyerapan tenaga kerja lokal di kawasan industri Kota Cilegon kembali menjadi sorotan. Karang Taruna Kota Cilegon mendatangi Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cilegon untuk menuntut langkah konkret dan pengawasan lebih tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang dinilai belum maksimal memprioritaskan warga Cilegon dalam proses rekrutmen.

‎Audiensi yang digelar di Aula Kantor Disnaker Kota Cilegon ini menekankan satu poin utama, yakni tingginya angka pengangguran di Kota Cilegon dinilai tidak sebanding dengan besarnya aktivitas industri yang beroperasi di wilayah tersebut. Karang Taruna menilai, peluang kerja yang seharusnya menjadi harapan masyarakat lokal, justru banyak diisi tenaga kerja dari luar daerah.

Baca Juga

Ciptakan Iklim Investasi Sehat dan Produktif, Pemkab Serang Buka Peluang Kerjasama dengan Kadin

‎Ketua Karang Taruna Kota Cilegon, Edi Firmansyah, menegaskan bahwa pihaknya membawa aspirasi generasi muda yang selama ini berharap bisa mendapat kesempatan kerja lebih besar di wilayah sendiri.

‎“Kami berharap ada keberpihakan yang jelas terhadap tenaga kerja lokal, mulai dari proses rekrutmen yang transparan sampai pengawasan terhadap perusahaan,” ujar Edi Firmansyah kepada iNewsBanten.

‎Menurutnya, masalah yang sering dikeluhkan masyarakat bukan hanya soal sulitnya masuk kerja, namun juga minimnya informasi lowongan yang terbuka untuk publik. Karang Taruna menilai, proses rekrutmen di sejumlah perusahaan masih dianggap tertutup, sehingga memunculkan dugaan adanya ketidakadilan bagi pencari kerja lokal.

‎“Kami pengurus Karang Taruna Kota Cilegon mewakili aspirasi masyarakat, khususnya generasi muda, yang berharap mendapat prioritas dalam kesempatan kerja di perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Kota Cilegon,” tegasnya.

‎Dalam pertemuan tersebut, Karang Taruna juga mendorong Disnaker agar memperkuat peran sebagai pengawas ketenagakerjaan, tidak hanya sebagai fasilitator informasi kerja. Mereka meminta adanya mekanisme kontrol yang lebih jelas terhadap perusahaan, termasuk evaluasi terkait kepatuhan perusahaan dalam menjalankan regulasi tenaga kerja lokal.

‎Selain itu, Karang Taruna juga menilai perlu adanya sinergi yang lebih kuat antara Disnaker, perusahaan, dan unsur keamanan untuk memastikan situasi ketenagakerjaan di Cilegon berjalan kondusif serta berpihak pada masyarakat.

Baca Juga

Jurnalis Televisi Jalin Komunikasi dengan Robinsar Walikota Cilegon Terpilih 2024-2029

‎Audiensi ini turut dihadiri perwakilan industri, pihak Polres Cilegon, serta perwakilan Disnaker Kota Cilegon. Kehadiran berbagai pihak tersebut dinilai penting agar pembahasan tidak berhenti pada wacana, namun benar-benar melahirkan solusi nyata.

‎Menanggapi tuntutan tersebut, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Kota Cilegon, Panca, N. Widodo, menyatakan komitmennya untuk meningkatkan pengawasan serta memperkuat koordinasi dengan perusahaan-perusahaan di kawasan industri. 

‎Ia menegaskan, Disnaker akan mendorong perusahaan agar lebih memprioritaskan tenaga kerja lokal, dengan tetap memperhatikan kebutuhan dan kompetensi yang dibutuhkan industri.

‎“Kami akan mendorong perusahaan agar memprioritaskan warga Cilegon, tentu dengan tetap memperhatikan kompetensi dan kebutuhan industri,” ujar Panca.

‎Disnaker juga menyebut akan memperkuat langkah pengawasan agar regulasi terkait tenaga kerja lokal dapat dijalankan lebih optimal dan tidak hanya menjadi aturan formal semata.

‎Karang Taruna Kota Cilegon berharap audiensi ini menjadi langkah awal untuk mendorong lahirnya kebijakan yang lebih berpihak pada masyarakat lokal. Mereka menekankan, jika penyerapan tenaga kerja lokal berjalan lebih maksimal, maka angka pengangguran dapat ditekan dan kesejahteraan warga Cilegon dapat meningkat.

Baca Juga

Datangi Wakil Walikota, SMSI, iNewsBanten, Pemkot Cilegon Pengusaha Media dan Jurlanis Wong Cilegon

‎Dengan adanya forum ini, Karang Taruna menegaskan akan terus mengawal komitmen yang disampaikan Disnaker, agar persoalan tenaga kerja lokal tidak lagi menjadi keluhan tahunan, melainkan benar-benar mendapatkan penyelesaian yang nyata.

Editor : Mahesa Apriandi